JAKARTA – Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempertimbangkan penyebaran varian virus SARs-CoV-2 B117 ketika mewacanakan pembukaan sekolah pada Juli 2021.
“Ada varian baru virus ini juga harus diwaspadai dan dijadikan sebagai pertimbangan terkait rencana bulan Juli itu,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda, Jumat (5/3).
Huda sebelumnya mendukung wacana pemerintah membuka sekolah setelah vaksinasi Covid-19 untuk guru dan tenaga kependidikan agar fenomena hilangnya pembelajaran (learning loss) bisa diminimalisasi di masa pandemi.
Namun, ia menegaskan prioritas utama dalam pembukaan sekolah harus tetap berpegang pada keselamatan peserta didik. Ia meminta Kemendikbud mendengar pandangan ahli kesehatan dan epidemiolog sebelum melanjutkan rencana pembukaan sekolah.
“Karena itu kita minta Kemendikbud berkoordinasi dengan badan-badan yang punya otoritas yang memetakan terkait munculnya mutasi baru. Prinsipnya semua perlu terus di-update sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan,” lanjut dia.
Selain perkara mutasi, Huda mengatakan pihaknya juga akan mendorong vaksinasi untuk kalangan mahasiswa sebelum kampus dibuka. Masukan ini, lanjut dia, bakal disampaikan ke Kemendikbud dalam rapat kerja bersama Komisi X pekan depan.
Sementara Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki mengatakan dengan tegas tak setuju pembukaan sekolah dilakukan di tengah pandemi. Ia menganggap pemerintah belum berhasil mengendalikan Covid-19.
“Rupanya Kemendikbud belum mempertimbangkan mutasi Covid dari Covid-19 ke Covid B117, itu belum masuk perhitungan. Padahal menurut hemat saya dengan Covid-19 ini saja belum waktunya untuk membuka kelas tatap muka,” tuturnya kepada CNNIndonesia.com.
Menurut Zainuddin, vaksinasi tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam keputusan membuka sekolah. Ia pun menyoroti efikasi vaksin buatan Sinovac di Indonesia yang hanya mencapai 65,3 persen yang menurutnya tak bisa dijadikan jaminan keamanan sepenuhnya.
Alih-alih cepat membuka sekolah, dia menyarankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dibenahi dan dimaksimalkan. Zainuddin menilai selama ini bantuan PJJ yang diberikan oleh pemerintah hanya sebatas teknis, seperti pemberian kuota dan bantuan gawai pada beberapa sekolah.
Sementara, kata dia, upaya pemerintah membenahi metode belajar dan penerapan PJJ masih minim. “Mestinya harus ditunjukkan kesungguhan di situ. Karena pembelajaran tatap muka nggak akan seefektif ketika melakukan tatap muka sebelum Covid,” lanjut dia.
Sebelumnya, juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan wacana pembukaan sekolah masih jalan meskipun Kemendikbud pun tetap mengkaji wacana pembukaan sekolah dan kampus.
Mendikbud Nadiem Makarim pun menyatakan semua sekolah diharapkan sudah belajar tatap muka mulai Juli. Ia menyebut langkah ini dilakukan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.(int/sha)
