TANJUNG SELOR – Sinergi antara legislatif dan institusi kepolisian dalam mendukung program strategis nasional kembali diperkuat di Kalimantan Utara. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alimuddin, S.T., hadir mewakili Pimpinan DPRD Kaltara dalam acara peresmian dan groundbreaking besar-besaran yang mencakup 1.179 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri. Kegiatan ini diikuti secara virtual melalui Mapolresta Bulungan pada Jumat (13/02/2026).
Acara monumental tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi Polri dalam mengawal pemenuhan nutrisi dan kedaulatan pangan di seluruh penjuru tanah air. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini memiliki makna filosofis dan praktis yang mendalam bagi bangsa. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan SPPG bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses nutrisi masyarakat demi peningkatan kualitas hidup.
Menanggapi arahan Presiden, Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif Polri yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di daerah. Menurutnya, keterlibatan institusi Polri dalam sektor gizi dan pangan merupakan terobosan yang sangat dibutuhkan, terutama di provinsi perbatasan seperti Kalimantan Utara. Ia menilai langkah ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan masalah kesehatan seperti stunting.
“Kami di DPRD Kaltara sangat mengapresiasi langkah konkret ini. Keterlibatan Polri melalui Satuan Pelayanan Program Gizi akan mempercepat distribusi nutrisi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat kuat untuk memastikan tidak ada warga kita yang kekurangan gizi, sekaligus menjadi fondasi bagi ketahanan pangan daerah yang lebih tangguh ke depannya,” ujar Alimuddin di sela-sela kegiatan tersebut.
Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar agar fasilitas ini tidak hanya berhenti pada tahap pembangunan fisik, tetapi juga berkelanjutan dalam fungsi pelayanannya. Presiden juga menekankan pentingnya konsistensi pelayanan serta penguatan sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah guna memastikan program ini tepat sasaran. Integrasi antara pusat pelayanan gizi dan gudang logistik pangan diharapkan mampu menjadi solusi konkret untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di tingkat daerah.
Kehadiran Alimuddin dalam agenda ini menjadi simbol kesiapan legislatif Kaltara untuk mengawal transformasi peran Polri yang kian humanis. Melalui langkah strategis ini, Polri diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai institusi yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas melalui penguatan gizi nasional dan ketahanan pangan yang mandiri. (*)
