TANJUNG SELOR – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) digarap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara). Penyidik menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Kaltara, Hamsi sebagai tersangka pada kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana hibah pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di wilayah Kaltara Tahun Anggaran 2021.
Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Budi Rahmat menjelaskan, penetapan tersangka itu setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara menindak lanjuti laporan Polisi nomor LP/A/01/III/2023/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA KALTARA, tanggal 7 Maret 2023 lalu. Adapun kerugian negara disebutkan mencapai Rp 4 miliar.
“Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 Polda Kaltara telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Hamsi,” ungkap Budi Rahmat, Kamis 17 Agustus 2023.
Dalam surat pemanggilan itu juga disebutkan, Hamsi dengan status sebagai tersangka. Selain itu, dugaan kerugian negara itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).
“Yang bersangkutan hingga saat ini belum memenuhi panggilan penyidik. Rencananya akan dilakukan pemanggilan ke dua pada 22 Agustus ini,” ujarnya.
Budi menegaskan, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan kepada pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. “Ada juga yang lain sedang diperiksa penyidik, kami berharap pak Hamsi kooperatif memenuhi panggilan itu. Terkait penjemputan paksa itu ranah penyidik,” tegasnya.(*)
