TARAKAN – Pada rapat pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan poin-poin penting, yang sepatutnya dilakukan pemerintah saat pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan 2025 – 2045.
“Muatan materi RPJPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN), sehingga diperlukan harmonisasi, sikronisasi dan penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah, potensi dan kearifan lokal daerah dengan berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan,” jelas Markus, Perwakilan Fraksi PDIP.
Lebih lanjut dijelaskannya, Fraksi PDIP berharap, Perencanaan pembangunan daerah menjadi upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
“Adanya target maupun sasaran serta tolok ukur yang jelas untuk dicapai dalam pembangunan. Kami meminta publik/masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan baik dalam tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Lalu transparansi, di mana masyarakat dapat mengakses segala informasi terkait pembangunan/kebijakan publik,” tutur Markus.
Poin yang paling penting juga disampaikan Fraksi PDIP mendorong pemerintah, untuk melakukan Upaya serius dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.
“Pemerintah harus respons cepat atas apa yang menjadi sumber keluhan masyarakat seperti persoalan sampah, infrastruktur, keamanan lingkungan yang kerap menimbulkan implikasi terhadap masalah-masalah sosial dan hukum,” ungkap Markus. (nri)
