TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menargetkan pengembangan 15 ribu hektare (ha) lahan baru produktif sebagai upaya untuk mencapai target swasembada pangan di Kaltara 2026.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPKP Kaltara telah menjalin kerja sama dengan TNI/Polri guna melakukan optimalisasi lahan.
Kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiyono berharap dengan dukungan TNI/Polri, optimalisasi lahan dapat mencapai target 15 ribu hektare. Tahap pertama akan mencakup pembukaan lahan seluas 10 ribu ha, sementara untuk area yang telah melalui tahap SID (survey investigation design) mencapai 4.828 ha dan luas lahan yang telah diseminasi saat ini ditargetkan mencapai 5.530 ha.
“Sekarang ini DPKP Kaltara telah bekerja sama dengan Polda dalam pengembangan pertanian jagung di lahan seluas 9.200 hektare,” kata Heri kepada Radar Kaltara.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Korem 092/Maharajalila untuk pengembangan padi gogo di lahan seluas 9.000 ha. Saat ini, DPKP Kaltara juga tengah mengembangkan sentra sayur guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami akan memberikan pembekalan kepada Babinsa dan Babhinkamtibmas. Untuk target luas lahan yang telah melalui tahap SID di pusat adalah sebesar 4.101 hektare di Bulungan, 409 hektare di Malinau, 318 hektare di Nunukan dan 5.430 hektare di Tarakan,” ungkapnya.
DPKP Kaltara melakukan review bersama dengan dinas pertanian kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perhitungan dilakukan dengan tepat. Hal ini dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan memiliki manfaat dan daya guna yang optimal. Karena jika dilakukan secara asal-asalan, hasilnya akan menjadi sia-sia.
“Pendataan juga penting dilakukan untuk memfasilitasi optimalisasi lahan. Data yang mencakup informasi mengenai pemilik dan alamat harus tercatat dengan cermat bersama dengan luas lahan,” bebernya.
Selain itu, sebelum pelaksanaan proyek, kunjungan lapangan fisik penting dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi lapangan sesuai dengan gambaran yang ada. Oleh karena itu, perlu kerja sama dengan Kementerian PUPR karena mereka ahli dalam menghitung aspek fisik. Hal ini bertujuan agar proyek yang dilakukan dapat efisien dari segi biaya dan hasil kerjanya dapat maksimal.
“Biaya untuk optimalisasi lahan relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp 4.600.000 per hektare. Setiap paket pekerjaan yang ditangani oleh Brigade Pangan mencakup lahan seluas 150-200 hektare,” pungkasnya. (**)
