TARAKAN — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kalimantan Utara periode masa bakti 2026–2031 di Kota Tarakan, Kamis (16/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Shinta menegaskan bahwa visi utama APINDO adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Hal ini dinilai krusial demi mencapai target utama organisasi, yakni perluasan dan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Dalam menciptakan lapangan kerja, kita tidak bisa hanya as is (jalan di tempat). Kita harus bisa mendorong pertumbuhan industri-industri baru di daerah,” ujar Shinta Widjaja Kamdani saat diwawancarai usai prosesi pelantikan.
Shinta mengungkapkan bahwa Kalimantan Utara memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan dengan adanya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek besar seperti Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning hingga rencana pembangunan PLTA Mentarang dinilai menjadi stimulus kuat bagi daerah.
Untuk mengawal potensi tersebut, DPN APINDO memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada pengurus APINDO Kaltara yang baru dilantik untuk bergerak pada dua lini investasi. Pertama, APINDO harus aktif membantu dan mengawal investor yang sudah ada agar dapat terus mengembangkan usahanya serta mengatasi tantangan seperti masalah perizinan dan regulasi. Kedua, APINDO diharapkan mampu menjadi fasilitator untuk menarik lebih banyak investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Di sinilah peran APINDO untuk memfasilitasi investor yang mau masuk, karena jika industri ini berkembang, otomatis penciptaan lapangan kerja akan tercipta,” tambah Shinta.
Selain investasi besar, Shinta juga menyoroti pentingnya menyusun regulasi ketenagakerjaan yang bersifat saling menguntungkan (win-win solution) antara pengusaha dan pekerja. Langkah ini dinilai mendesak untuk memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang rentan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengangguran.
“Oleh karena itu, kami meminta pengurus daerah untuk terus menjalin dialog tripartit dan memberikan masukan terkait implementasi kebijakan ketenagakerjaan di perbatasan,” imbuhnya.
Di sisi lain, sektor penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM menjadi prioritas utama yang ikut digarisbawahi. Mengingat UMKM menyumbang hingga 97 persen terhadap ekonomi nasional, DPN APINDO mendorong optimalisasi program UMKM Merdeka di Kaltara melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, universitas, pelaku usaha kecil, hingga korporasi besar.
Melalui ekosistem kolaborasi ini, APINDO berkomitmen memfasilitasi peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar digital agar produk unggulan Kalimantan Utara tidak hanya berjaya di pasar domestik, melainkan mampu menembus pasar internasional (go global). (Sha)
