TARAKAN – Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih terus dijumpai setiap tahun. Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Tarakan meminta agar Disdik Kota Tarakan terus melakukan perbaikan guna meminimalisir masalah yang mungkin terjadi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan Muhammad Yusuf mengatakan, berkaitan dengan masalah PPDB pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan.
Yusuf membeberkan, jika melihat jumlah kelulusan Sekolah Dasar (SD) Negeri tahun 2024, diperkirakan 3.171 siswa sedangkan SD swasta mencapai 899 siswa. Sehingga jumlah lulusan SD untuk negeri dan swasta tahun pembelajaran 2024 sebanyak 4.070 siswa.
“Tentunya kita harus melihat persiapan rombel yang ada di SMP yang siap menerima lulusan SD. Jika melihat jumlah rombel yang ada di SMP sebanyak 3.360 siswa dan jumlah rombel sebanyak 105,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Yusuf, PPDB tahun ini tetap menggunakan sistem zonasi. Untuk SD, tingkat zonasi 70 persen, afirmasi 25 persen dan perpindahan 5 persen. Sedangkan untuk SMP, zonasi 50 persen, afirmasi 25 persen, prestasi 20 persen dan perpindahan 5 persen.
“Disisi lain, untuk regulasi PPDB masih diproses oleh Pj Walikota Tarakan. Kalau kita melihat kondisi pada tahun sebelumnya. Dari tahun ke tahun masalah sudah berkurang. Sudah bisa di atasi sendiri,” ujarnya.
Selain itu, masalah kurangnya rombel untuk sekolah negeri sudah banyak dicover dengan banyaknya sekolah swasta yang buka.
“Saat ini banyak juga orang tua yang lebih memilih anaknya masuk sekolah agama atau swasta,” ungkapnya.
Terkait dengan masalah KK tempel, ia menilai perlu bahas lebih lanjut. Sejauh mana implementasi yang dibuat oleh pemerintah kota.
“Menyangkut masalah KK yang kemudian ada anak yang kemudian tiba-tiba pindah dekat sekolah. Jika itu permanen tak masalah. Yang kita hindari adalah ketika anak sudah sekolah di situ kemudian dipindahkan lagi ke KK asal itu akan memengaruhi data kependudukan. Itu harus dihindari,” pungkasnya. (sha)
