TARAKAN – Pawai pembangunan yang digagas oleh organisasi Gerakan Dibawah Satu Bendera gagal diselenggarakan pada Sabtu (28/8/2022) besok. Hal ini disebabkan karena Wali Kota Tarakan, dr Khairul tidak menerbitkan surat rekomendasi penyelenggaraan kegiatan.
Dalam surat rekomendasi walikota nomor 460/426/BPBD Tanggal 26 Agustus 2022 yang beredar luas di media sosial, dalam surat tersebut jelas tertulis bahwa walikota tidak dapat memberikan surat rekomendasi penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud. Ini merupakan surat balasan yang diberikan kepada organisasi Gerakan Dibawah Satu Bendera (GDSB) yang sebelumnya meminta rekomendasi penyelenggaraan kegiatan dengan surat bernomor 023/GDSB/PawaiPembagunan/Tarakan/VIII/2022 pada tanggal 23 Agustus 2022 lalu.
Dalam isi surat tersebut, walikota Tarakan menyarankan agar penyelenggara atau panitia kegiatan terlebih dahulu melakukan koordinasi teknis dengan Pemerintah Kota dan instansi terkait melalui asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan teknik pelaksanaan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, lalu lintas, fasilitas publik, keindahan serta kebersihan kota.
Saat ditemui di rumah jabatan Walikota Tarakan, siang tadi, dr Khairul membenarkan bahwa ia tidak memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Pawai Pembangunan kepada organisasi GDSB.
“Sudah beberapa yang kami tolak. Mereka tiba-tiba buat kegiatan yang mengumpulkan massa. Mengumpulkan massa efeknya macam-macam. Paling tidak, mengganggu lalu lintas kalau tidak kita atur dengan baik. Yang kedua fasilitas umum,”jelasnya.
Mantan Kadinkes Kota Tarakan ini menjelaskan, berdasarkan pengalaman sebelumnya pada kegiatan Parade Musik Sahur 2022, banyak fasilitas umum yang rusak akibat penonton yang tumpah ruah.
“Hancur semua taman, pembatas kota hancur. Penonton kalau sudah ngumpul tidak bisa dikendalikan. Maka jadi simpang siur. Mungkin karena dulu mereka koordinasinya kurang, waktu itu yang datang menghadap atas nama Karang Taruna. Saya pikir sudah oke, saya tidak cek lagi, makanya saya kasih izin dan teman-teman dari OPD komplain ke saya. Belum lagi sampah yang berhamburan,”bebernya.
Khairul mencontohkan, di lingkungan pemkot saja, ketika hendak membuat upacara harus ada rapat koordinasi dengan semua stake holder terkait. OPD mana saja yang akan bertanggung jawab atas tugas masing-masing.
“Siapa yang mengurus kesehatan, siapa yang mengatur ini dan itu. Kan begitu. Negara ini ada aturannya, kalian jangan ego, karena kita hidup ditengah masyarakat. Jangan hanya acara yang dipikir tapi pengguna hak jalan juga harus diperhatikan,”imbuhnya.
Soal kebersihan, lanjut Khairul, jika sebelumnya sudah ada koordinasi maka petugas kebersihan sudah standby sebelum kegiatan dimulai. Mengenai pengaturan lalu lintas seperti apa, jangan sampai ketika acara berlangsung ada pengendara yang tiba-tiba masuk ke jalur tersebut.
“Hal-hal seperti inilah yang harusnya dikoordinasikan terlebih dahulu. Kecuali kalau buat kegiatan dalam gedung, yah terserah. Kalau pemilik gedung oke, tidak masalah. Walaupun kadang-kadang kalau menghadirkan massa banyak itu tetap harus ada izin karena ini menyangkut keselamatan, kenyamanan, keamanan dan kebersihan,”tukasnya.
Wali kota menegaskan, panitia kegiatan ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Bahkan dari DLH mempertanyakan ke wali kota tentang penyelenggaraan Pawai Pembangunan.
“Harusnya rapat dulu kemudian lapor siapa yang mengurus kebersihan, lalulintas dan lainnya. Seperti contoh kegiatan satu Muharram kemarin, rencana mau adakan di Mulawarman tapi kami pindahkan ke Stadion Datu Adil. Itupun kami simulasi dulu, kami panggil Dishub, Satpol PP, Dinas Pariwisata dan lainnya. Karena itu jumlahnya ribuan orang, kita mengaturnya bagaimana agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain,”tuturnya.
“Negara ini harus adil, tidak boleh dibiarkan liar begitu. Itu namanya no management. Tidak boleh auto pilot. Harus ada yang urus, itulah gunanya wali kota untuk mengatur semuanya. Waktu itu saya sudah tegur Ketua Karang Tarunanya karena dia yang melapor kepada saya. Setahu saya (Parade Musik Sahur 2022) itu kegiatan Karang Taruna, bukan Orang Indonesia atau Orang Asing dan lainnya,”tambahnya.
Bukan hanya Pawai Pembangunan yang tidak diberikan rekomendasi, sebelumnya ada kegiatan Tarakan Fashion Week yang semula direncanakan di depan Islamic Center juga tidak diberikan izin. Kegiatan lain yakni Colour Run juga tidak mendapat rekomendasi dari wali kota.
“Tarakan Fashion Week ini lebih gila lagi mau di laksanakan di dekat Islamic Center. Kalau saya kasih izin, habis saya di bully orang. Waktu itu lagi ramai-ramainya fashion week. Jadi kita harus menjaga semuanya, itulah negara, tugasnya mengatur,”kata Khairul.
Menurutnya, ketika wali kota memberikan izin, maka banyak orang yang senang, tapi perlu diperhatikan ada budaya dan sensivitas masyarakat harus dijaga.
“Saya selalu pesankan jangan buat gaduh. Kalau buat gaduh, pemerintah yang pusing karena sudah banyak urusan. Kita hidup di tengah-tengah kemajemukan jadi semua harus dijaga,”ujarnya.
Khairul mengatakan, ia tidak melihat siapa penyelenggara kegiatannya, tapi ketika membuat sebuah kegiatan yang sesuai prosedur pasti diberikan izin.
“Kalau semua sudah dikoordinasikan dan oke, silahkan lanjutkan. Tapi ini malah dinas Pariwisata dan yang lain bertanya ke saya, Pak Wali ini sudah ada izin? Yah saya juga tidak tahu, saya pikir sudah koordinasi dengan Anda,”tukasnya.
Ia juga menyebutkan, setiap lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Koni, Karang Taruna dan lainnya akan diarahkan ke dinas teknis pembina ketika hendak membuat kegiatan. Sebab, jika ada kegiatan yang dilaksanakan akan membawa nama pemerintah.
“Jadi semua yang tidak mengikuti prosedur pasti tidak mendapat rekomendasi. Apalagi mengganggu ketentraman orang banyak, lalu lintas, keindahan kota hingga fasilitas umum, nanti dulu. Kita duduk bersama dulu, ”ujarnya.
“Kami sudah menjawab secara resmi surat mereka (GDSB), silahkan koordinasi dengan dinas terkait, rapatkan dengan baik. Jika semua sudah oke dan sesuai prosedur. Kalau koordinasi oke, pasti jalannya bagus. Buat seluruh masyarakat kota Tarakan, jika buat kegiatan maka laporlah kepada pemerintah karena tujuannya dalam rangka pengamanan dan menjaga semua, agar kehidupan di Kota Tarakan berjalan semua,”tutupnya.(sha)
