Facesia.comFacesia.comFacesia.com
Font ResizerAa
  • BERANDA
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Reading: Pemerintah Daerah Punya Wewenang Perizinan Minol
Share
Font ResizerAa
Facesia.comFacesia.com
  • FACE TV
  • OFFICIAL
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • ADVETORIAL
Search
  • BERANDA
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Follow US
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Redaksi
© 2025 Facesia.com

Pemerintah Daerah Punya Wewenang Perizinan Minol

redaksi
redaksi
Published: 7 Juli 2020
Share
3 Min Read
SHARE

Tanpa Rekomendasi, Pengusaha Kantongi SKPL-A

TIDAK hanya persoalan penyelenggaraan tempat hiburan yang mestinya dalam pengawasan. Tapi kebijakan dan pengawasan penjualan minuman beralkohol (Minol), ternyata pemerintah daerah juga punya kewenangan, tidak hanya di pemerintah pusat. Soal perizinan itu dilakukan secara berjenjang. Untuk pengurusan beberapa perizinan lainnya juga merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Tokoh Pemuda Muhammadiyah, Fajar Mentari mempertanyakan izin penjualan minuman beralkohol di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Tarakan. Menurutnya, tidak sedikit pengusaha THM yang menjalankan usaha tanpa melihat kondisi lingkungannya.

“Kalau mereka mau berusaha, setidaknya lokasi usahanya tidak mudah untuk dijangkau masyarakat umum,” ujarnya.

Baca juga : https://facesia.com/pramuria-thm-berpotensi-tertular-virus-corona/

Dia menilai, hadirnya tempat hiburan malam tanpa pangawasan pemerintah daerah menjadi penyebab kemerosotan moral generasi. Untuk menertibkan THM, pemerintah memiliki kewenangan dalam menjalankan Undang-Undang dan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

“Pemerintah harus tegas terhadap pengusaha untuk menjalankan usahanya sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Berbeda dengan produk minuman pada umumnya, minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Pengawasannya telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden nomor 74/2013, Pasal 3 ayat (2).

Kepala Disperindagkop dan UMKM Kota Tarakan, Untung Prayitno mengatakan, minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin. Namun, izin itu dikeluarkan sesuai dengan penggolongannya.

Peggolongan minuman beralkohol golongan A harus mengantongi Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL-A). Perizinan penjualannya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan, penjualan minol golongan B dan C merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

“Golongan B dan C hanya boleh dijual dan diminum di tempat. Tidak boleh dibawa pulang. Minum di tempat agar mudah untuk pengawasan,” ungkapnya.

Terkait izin penjualan minuman beralkohol golongan A yang dikeluarkan pemerintah pusat, menurutnya, harus merujuk pada syarat administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Permasalahan itu pernah diusulkan di Kementerian Perdagangan agar pemerintah pusat tidak secara langsung menanggapi permohonan pengajuan penjualan minol golongan A, tanpa rekomendasi dari pemerintah daerah.

“Setiap kali dia (pengusaha) mengajukan format permohonan izin usaha pasti syarat-syaratnya ada. Yang jadi masalah sekarang ini, kalau ada orang (pengusaha) yang mengajukan penjualan golangan A seharusnya ada rekomendasi dari daerah (pemerintah),” terangnya.

Dia berharap, pemerintah pusat juga mesti melihat kondisi lapangan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah. Pasalnya, tidak sedikit tempat hiburan malam di Kota Tarakan telah melanggar aturan. Secara teknis lokasi, pemerintah pusat tidak mengetahui lokasi perdagangan mereka melanggar aturan atau tidak.

“Dekat sekolah, dekat tempat ibadah, dekat lingkungan masyarakat atau tidak. Mereka kan (Pemerintah Pusat,Red.) tidak tahu,” tuturnya.

Olehnya itu, dia menegaskan, pengusaha harus mengantongi rekomendasi dari dinas teknis untuk mendapatkan SKPL-A yang dikeluarkan dari pemerintah pusat. “Harusnya tidak serta-merta langsung ditanggapi,” terangnya. (bar) 

Print Friendly, PDF & Email
Total Views: 0
Share This Article
Facebook Copy Link Print

Pencarian

Berita Terbaru

  • Komisi II DPRD Tarakan Minta RSKT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 18 November 2026
  • Pemprov Kaltara Target Salurkan 1 Juta Benih Kakao di Malinau Paling Lambat Desember 2026 18 November 2026
  • Tarakan Diduga Jadi Jalur Transit Narkoba Internasional, Sabu dari Malaysia Dibidik ke Sulawesi 18 November 2026
  • BNNP Kaltara Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 28,4 Kilogram Sabu dan 200 Catridge Etomidate 18 November 2026
  • Komisi I DPRD Tarakan Soroti Minimnya Anggaran Setda untuk Pembahasan Perda 18 November 2026

Advetorial

Kaltara Dorong Dunia Usaha Tumbuh Tanpa Abaikan Lingkungan
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Hadapi Polusi Asap Karhutla, Warga Kaltara Diimbau Pakai Masker Berfiltrasi Tinggi
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Malam di Tepian Kayan, Gubernur Ikut Gowes Bareng Ratusan Warga
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Pemprov Ingatkan Warga Waspadai Karhutla di Tengah Cuaca Ekstrem
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA

Recent Posts

  • Komisi II DPRD Tarakan Minta RSKT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
  • Pemprov Kaltara Target Salurkan 1 Juta Benih Kakao di Malinau Paling Lambat Desember 2026
  • Tarakan Diduga Jadi Jalur Transit Narkoba Internasional, Sabu dari Malaysia Dibidik ke Sulawesi
  • BNNP Kaltara Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 28,4 Kilogram Sabu dan 200 Catridge Etomidate
  • Komisi I DPRD Tarakan Soroti Minimnya Anggaran Setda untuk Pembahasan Perda

Categories

  • ADVETORIAL
  • Business
  • DPD RI
  • DPRD BULUNGAN
  • DPRD KALTARA
  • DPRD NUNUKAN
  • DPRD TARAKAN
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • FASHION
  • FOTO
  • GAYA HIDUP
  • Health
  • HUKRIM
  • INFOGRAFIK
  • INTERNASIONAL
  • Lifestyle
  • MULTIMEDIA
  • NASIONAL
  • NEWS
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • PEMKAB BULUNGAN
  • PEMKAB NUNUKAN
  • PEMKAB TANA TIDUNG
  • PEMKOT TARAKAN
  • PEMPROV KALTARA
  • POLITIK
  • Smart Watch
  • Sports
  • TEKNOLOGI
  • TNI POLRI
  • Travel
  • VIDEO
  • WISATA

Berita Terhangat

NEWS

Tarakan Diduga Jadi Jalur Transit Narkoba Internasional, Sabu dari Malaysia Dibidik ke Sulawesi

18 November 2026
NEWS

BNNP Kaltara Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 28,4 Kilogram Sabu dan 200 Catridge Etomidate

18 November 2026
NEWS

Pegadaian Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk Masjid Jami Nurul Mukhlisin Tanjung Selor

17 November 2026
NEWS

Dorong Keuangan Berkelanjutan, Bank Raya Raih Excellence & Distinction Awards & Best Stewardship In Enabling Inclusive Local Economies Award 2026

16 November 2026
Previous Next
Facesia.comFacesia.com
© 2025 Facesia.com
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?