Terdampak Lockdown Malaysia, ke Krayan Diusulkan Ada Tambahan
“Alhamdulillah penyaluran SOA barang ke beberapa daerah yang memang sudah ditetapkan, telah berjalan dengan baik. Meskipun tahun ini di tengah pandemi Covid-19, insya Allah pelaksanaan SOA barang akan terus dilaksanakan hingga terealiasi semuanya 100 persen, ”ungkapnya.
Hartono menyatakan, hingga Oktober ini terdapat 1 titik penyaluran SOA barang yang sudah mencapai 100 persen, dan terdapat 3 titik yang sudah mencapai 70 persen. “Rute dari Samarinda ke Kayan Hilir pada bulan ini penyaluran SOA barang sudah mencapai 100 persen. Sedangkan 3 titik yang sudah mencapai 70 persen itu pada rute Mansalong ke Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu, rute Nunukan Tulin Onsoi. Kemudian rute Malinau – Sungai Tubu dan Mentarang Hulu, ”ungkapnya.
Pelaksanaan penyaluran SOA barang, ungkapnya, dimulai sejak April. Diakuinya, masih ada titik penyaluran yang realisasinya di bawah 50 persen. Salah satunya pada rute Nunukan-Sebakis.
“Kendala secara umum memang tidak ada. Hanya waktu pelaksanaan penyalurannya memang berbeda-beda. Karena penyaluran SOA berdasarkan urutan lelang titik mana yang sudah selesai lelang maka SOA barang dapat dilaksanakan penyalurannya, ”jelas Hartono.
Diungkapkannya, Pemprov Kaltara telah mengoreksi alokasi anggaran SOA barang melalui APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 1 miliar. Rencananya akan disalurkan ke 4 tiitk lokasi penyaluran. Yakni ke Krayan senilai Rp 500 juta, Long Apung Rp 200 juta, Seimanggaris Rp 150 juta, dan Lumbis Rp 150 juta.
“Teknis penyalurannya untuk 3 rute rencananya akan ditunjuk langsung. Sementara khusus untuk rute Krayan akan dilelang ulang. Karena penambahannya cukup besar Rp 500 juta. Penambahan ke Krayan, pertimbangannya daerah ini terkena dampak lockdown di Malaysia. Sehingga barang kebutuhan pokok masyarakat cukup kesulitan ”, terangnya.
Sebagai informasi, untuk jenis barang yang didistribusikan pada program yang mempersembahkan SOA barang ini, mengacu pada berdasarkan Perpres 71 dan Permendagri Nomor 38. Namun pada saat pelaksanaan ada kebutuhan yang tidak tercover dalam aturan itu. Dimana teknisnya, camat dapat menjawab ke disperindagkop kabupaten dan diusulkan ke Kementerian Perdagangan.
“Alokasi anggaran SOA barang secara total tahun ini sebesar Rp 9 miliar. Yang sudah dibagi berdasarkan titik lokasi sebagai penerima SOA barang, ”tutup Hartono. (humas)
