TARAKAN – Tambang ilegal di Kabupaten Bulungan kembali memakan korban. Senin (9/2023) lalu, dua orang korban tertimbun dalam lubang tambang sedalam 20 meter.
Melihat hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Jufri Budiman mengatakan, banyaknya insiden yang terjadi di tambang ilegal tersebut seharusnya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Baca juga: https://facesia.com/masyarakat-klaim-lahan-masuk-kawasan-hankam-dprd-fasilitasi-rdp-dengan-lantamal/
“Melihat fenomena yang terjadi di tambang ilegal tersebut, hal ini tidak bisa kita biarkan. Ini harus dicarikan solusinya karena jika dilakukan pembiaran maka semakin hari akan memakan korban,” ungkapnya kepada facesia.com.
Jufri mengatakan, Pemerintah kabupaten kota maupun provinsi harus duduk bersama untuk mencarikan solusi maupun regulasi terkait tambang ilegal ini. Salah satunya yaitu membuka tambang rakyat.
“Di beberapa provinsi lain ada yang membuat tambang rakyat. Kita berharap pemerintah dalam hal ini Pemerintah provinsi dapat melakukan studi banding ke provinsi tersebut untuk ke depan membuat regulasi yang mengatur tambang rakyat ini,” ungkapnya.
Baca juga: https://facesia.com/kades-long-lame-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-sebesar-rp-824-juta/
Jufri menilai, hal ini sangat penting sebab selain regulasi ada juga retribusi yang akan masuk kepada pendapatan asli daerah. Ke depan pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif akan duduk bareng untuk mencari solusi mengenai tambang ilegal ini.
“Menurut saya ini dapat menjadi solusi untuk masyarakat Kalimantan Utara maupun masyarakat dari dari luar yang mencari nafkah di wilayah tersebut,” kata politisi Gerindra ini.
Menurutny, perlu dilakukan kajian-kajian sebelum dibentuk tambang rakyat yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah.
“Jika ini masih memungkinkan maka kita akan membentuk tambang rakyat, tapi jika dari regulasi tidak memungkinkan maka kita lakukan penutupan permanen di penambangan ilegal tersebut,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai kunjungan ke wilayah tambang ilegal, Jufri mengatakan belum ada dasar untuk ke wilayah tersebut. Pihaknya hanya akan membangun koordinasi dengan instansi terkait dan aparat.
“Kami akan berkoordinasi untuk mencari solusi dan regulasi agar tidak ada lagi korban selanjutnya,” pungkasanya. (Sha)
