JAKARTA – Kasus bunuh diri seorang siswa SD kelas IV berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara, H. Hasan Basri, menyebut peristiwa ini sebagai sebuah “tragedi kemanusiaan” yang memilukan dan harus menjadi alarm keras bagi pemerintah di seluruh Indonesia.
YBS ditemukan mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh setelah permintaannya akan uang Rp10.000 untuk membeli peralatan sekolah tidak dapat dipenuhi oleh ibunya. Sang ibu, seorang janda yang menghidupi lima anak dengan penghasilan tidak menentu, hidup dalam jeratan kemiskinan ekstrem.
Menurut H. Hasan Basri, uang sepuluh ribu rupiah hanyalah trigger atau pemicu dari tumpukan beban mental yang sudah lama dipikul korban.
“Bagi kita yang hidup berkecukupan, uang sepuluh ribu mungkin hanya harga jajanan ringan. Namun bagi mereka yang hidup di desa dengan kemiskinan ekstrem, nominal itu sangat berharga. Keputusan nekat YBS bukan tiba-tiba, melainkan akumulasi dari tekanan hidup dan rasa putus asa karena tidak melihat jalan keluar,” ujar Senator yang akrab disapa HB ini.
HB menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kasus lokal di NTT. Tekanan mental akibat beban ekonomi serupa terjadi di banyak wilayah di Indonesia dan memerlukan penanganan sistemik dari akar masalahnya.
Hasan Basri memberikan kritik tajam terhadap kepekaan aparatur di tingkat bawah hingga kepala daerah. Ia menyoroti seringnya keluarga miskin ekstrem terabaikan dari bantuan sosial hanya karena persoalan data.
“Seringkali kita melihat warga jompo atau keluarga miskin tinggal di hunian yang lebih mirip kandang hewan. Kesusahan mereka disaksikan setiap hari oleh tetangga, RT, Lurah, hingga Camat. Jika mereka sampai luput dari bantuan karena kesalahan data, ini adalah kegagalan nurani,” tegasnya.
Ia bahkan melontarkan kalimat pedas bahwa para pemangku kebijakan di wilayah tersebut memikul tanggung jawab moral yang sangat besar atas nasib warga miskin yang meninggal dalam kondisi tidak layak.
Sebagai solusi konkret, H. Hasan Basri mendesak pemerintah daerah maupun pusat untuk segera mengambil langkah nyata dan menanggalkan rutinitas birokrasi yang lamban. Ia menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah pendataan cepat dan akurat melalui verifikasi faktual di lapangan, guna memastikan tidak ada lagi warga miskin ekstrem yang tercecer dari daftar penerima bantuan sosial.
Selain pendataan, program bedah rumah harus menjadi prioritas utama dengan dukungan alokasi APBD yang signifikan untuk menjamin hunian layak bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan. Tidak berhenti pada bantuan fisik, HB juga mendorong penyediaan lapangan kerja di sektor informal, seperti petugas kebersihan atau pekerja proyek, serta pemberian modal usaha bagi warga yang masih produktif agar mereka memiliki sumber penghasilan mandiri.
“Sekarang bukan saatnya berteori. Menolong orang miskin dan mengangkat harkat hidup mereka bukan sekadar jargon kampanye. Mereka butuh uluran tangan dan kerja nyata saat ini juga,” pungkas Hasan Basri. (Sha)
