TARAKAN – Kegiatan Launching Operasionalisasi TPA Sampah Juata Kerikil Kota Tarakan akhirnya diresmikan Selasa (27/2/2024) sore kemarin.
Kegiatan peresmian ditandai dengan pembunyian sirine dan pelepasan truk pengangkut sampah menuju TPAS Juata Kerikil Kota Tarakan. Peresmian ini juga dikebut menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Tarakan, dr.H.Khairul,M.Kes pada 1 Maret 2024.
Dikatakan Wali Kota Tarakan, dr.H.Khairul,M.Kes, walaupun belum sempurna, TPAS ini harus segera diresmikan. Karena berkaca dari pengalaman, biasanya transisi kepemimpinan, tak ada tindak lanjut seperti RSUKT dulu. Sehingga saat menjabat wali kota barulah dioperasionalkan. Sementara, anggaranya sudah puluhan miliar digunakan.
Kemudian bagaimana perjuangan lahan dibebaskan. Dulunya saat masih Sekda Pemkot Tarakan, sudah diproses namun belum selesai lahan TPAS. Pembebasan pertama zaman H. Udin sebagai Wali Kota Tarakan dan Sekda Badrun, sempat mendapatkan 20 hektare. Kemudian selanjutnya sisanya saat ia masuk menjabat sebagai Sekda Pemkot Tarakan, diproseslah mulai 2013 sampai selesai masa Sekda.
“Sampai jadi Wali Kota Tarakan itu belum selesai. Kemudian 2019 kemarin persoalannya di administrasi, waktu itu sempat bagus, suruh selesaikan administrasinya, sertifikatnya. Kemudian setelah diurus, dua tahun lalu, 2022 -2023 selesai dan sementara pembebasan, kita buat proyek multiyears ini dan selesai satu segmen,” ujarnya.
Sesuai perhitungan, kapasitas per hektare bisa menampung sampah selama 10 tahun ke depan. Total lahan ada 50 hektare di lokasi. Namun, diharapkan proses pengolahan sampah berubah. Tidak lagi semua sampah diangkut ke TPA. Harapannya, sampah masuk ke TPAS sudah dipilah dan tidak lagi bisa diolah di TPS3R dan dibawa ke TPSA.
“Pesan untuk Kepala Bapedda, pejabat berikutnya yang masih bertahan, Sekda, PU tolong dikawal. Seperti di Banyumas contohnya, sistem pirolisis menjadi bagian dari cara yang akan mengurangi volume sampah dikirim ke TPAS. Sehingga umur TPAS bisa lebih lama,” harapnya.
Ia melanjutkan lagi, banyak yang dilakukan untuk mengolah sampah. Yang biasa dilakukan adalah pengomposan. Kemudian, paving, dan juga batako dari sampah plastik. Bahkan debu digunakan untuk bahan bakar pabrik semen. Sehingga debu yang sudah tidak terpakai dijual lagi ke pabrik semen.
“Siapa tahu di sini ada PRI perusahaan bubur kertas mau beli. Dan itu bersemangat KSM-nya karena dapat duit, dijual batakonya. Siapa yang membeli? Pertama pemerintah hadir. Maka saya minta waktu itu tolong dianggarkan. Termasuk untuk organik pupuk,” jelasnya.
Persoalan pupuk organik, ia ingat dulu sama dengan batik. Saat belum membeli, pembuat batik tidak bersemangat membuat. Setelah banyak peminat, maka mulai hidup. Begitu juga TPS3R yang sudah berjalan. Ternyata pupuk organik dibuat dari sampah organik dan dipasarkan di pasar tidak banyak yang membeli.
“Sehingga mereka tidak semangat, tidak diolah, dibuang lagi ke sini. Sehingga mempercepat usia TPA,” ujarnya.
Sehingga tambahnya ia meminta kepada Kepala Dinas Pertanian, apakah pupuk organik cukup baik untuk pertanian palawija ataupun holtikultura. Oleh petani, menyampaikan juga sesekali memakai urea. Sehingga ia juga meminta ke Dinas Pertanian untuk dianggarkan untuk membeli pupuk organik dari masyarakat. “Supaya mereka semangat kerja dan disubsidikan ke petani kita untuk mengurangi juga biaya operasional mereka dari pembelian pupuk urea itu,” ujarnya.
Ia melanjutkan lagi, ada multiflayer effect didapatkan termasuk mengurai beberapa persoalan yang selama ini. Misalnya persoalan harga kangkung mahal sampai menyebabkan inflasi, karena ternyata salah satunya pupuk tidak disubsidi.
Sehingga upaya yang disampaikan di atas salah satunya misalnya batako yang diproduksi bisa sampai 400 ton kebutuhan sampah plastik dan tidak pecah.
“Mungkin selanjutnya bisa dibuat paving dari pirolisis, saya kira persoalan sampah akan jadi persoalan besar. Negara menghadapi situasi berat, kota akan semakin berkembang, pertumbuhan penduduk Tarakan ini 8 persen. Sekarang di 275.000 penduduk tercatat punya KTP,” ujarnya.
Sehingga ia menambahkan, dimungkinkan lebih dari 300.000 penduduk bersama tanpa KTP domisili Tarakan ada mendiami kota ini.
“Dan semua menghasilkan sampah. Sehingga harus mengantisipasi perkembangan. Kalau tidak, akan menjadi penumpukan sampah. Contohlah sampah di TPA Hake Babu menumpuk dan minta dipindah TPA-nya masyarakat di sana mengeluh,” bebernya.
Sehingga untuk lokasi TPAS saat ini ia mengharapkan hutan lindung di lokasi tetap terjaga tak ada bangunan dan permukiman merambah.
Ia di kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Kepala DLH dan tim yang sudah berjuang pembebasan lahan.
“Dan sudah selesai kita bisa manfaatkan 50 hektare ini. Tapi harapan saya mudahan tidak semua bisa dipakai. Karena ada sebagian untuk sumber air. Mudahan bisa tetap dijaga karena pulau kita ini terbatas airnya,” ujarnya.
Berbicara fasilitas memang belumlah lengkap. Masih banyak yang dipangkas dan menjadi PR berikutnya untuk dianggarkan bertahap. Satu untuk jembatan timbang, kemudian kantor, kantor pengolahan, rumah penjaga dan masih banyak lagi harus dibangun di lahan seluas 6 hektare. Ia berharap bisa dilanjutkan, serta untuk TPA Hake Babu sudah ditutup dan tinggal dipikirkan sampah menumpuk di sana akan menjadi seperti apa.
“Dalam planning itu akan dijadikan taman kota supaya tidak ada lagi tumpukan sampah di tengah kota,” ujarnya.
Semua lurah dan camat kembali ia mengingatkan agar penguatan terhadam KSM dilakukan. Setiap kelurahan apabila ada KSM, paling tidak ada satu TPS3R, di sana betul-betul diolah dan residunya tidak terlalu banyak dibawa ke TPAS dan mengurangi biaya operasional.
“Mengurangi volume pengiriman, BBM penggunaan dan operasional lain. Dan itu yang dikurangi dialihkan subsidi untuk membeli kompos, membeli mungkin batako, paving yang diolah KSM dan susbisidkan bahan itu ke petambaj dan petani. Mudahan terjadi multiflayer efek. Harapan kita ke depan bisa zero waste dan tidak ada lagi dikirim ke TPA, dan jadi museum sejarah TPA,” ungkapnya.
Karena berkaca di daerah lainnya, Banyumas misalnya sudah tidak banyak yang membuang ke TPA. Ia berharap 6 hektare lanjutan selesai dan tersisa lainnya untuk pengembangan.
“Sempat 140 ton produksi dan naik terus. Ini diikuti tidak akan ada habisnya. Pola ke depan bisa zero waste, kebijakan penggunaan kanting plastik diketati dari DLH lakukan sosialisasi, penggunaan bahan plastik agar berkurang,” ujarnya.
Usai sambutan dan peresmian, Khairul diwawancarai secara doorstop menyampaikan, dari beberapa titik termasuk area utara sejak kemarin sampah tidak lagi dibuang di TPAS Hake Babu. Dan di sana ditutup dan nanti akan diolah sampahnya. “Perencanaan kemarin setelah ditutup akan dijadikan taman kota,” terangnya.
PR berikutnya, kata Khairul, tumpukan sampah di sana akan dibuat apa dan nanti akan ada butuh mesin pirolisis untuk mengolah sampah. Untuk plastik diolah membuat paving dan sisanya organik diolah pupuk kompos.
Sambil berjalan ditutup, sampah di sana tentu akan diolah. Ia berharap empat kecamatan ada satu mesin pirolisis yang dikelola kelompok swadaya masyarakat dan mereka kelola dan hasilnya dibeli.
“Paving dibeli, pupuk dibeli dan disumbangkan ke petani dan petambak. Kemudian juga dimanfaatkan untuk kepentingan pemkot. Paving kekuatannya cukup kuat,” ujarnya.
Adapun untuk pembangunan TPAS ini adalah tahap pertama namun sudah bisa digunakan. Ada tempat penampungan sampah dan pengolahan limbah. Air lindih yang keluar diyakini akan aman kembali ke alam.
“Berikutnya seharusnya ada bangunan penunjang juga. Di jembatan timbang, kantor pengelola termasuk mesin pirolisis akan dibangun di sini untuk mengolah sampah yang terlewat daru TPS3R, diolah di sini,” terangnya.
Tujuannya tak lain mengurangi volume dan memperpanjang usia TPAS. Anggarannya sendiri yang dikucurkan Rp20 miliar berasal dari APBD murni. Luas TPAS selurugnya 50 hektare. Pematangan lahan dan pembuatan tempat limbahnya dan kemarin ditimbun di luar pembebasan.
“Memang aksesnya ada masuk di lokasi milik negara (Pertamina). Tapi bisa dipakai karena jalan untuk kepentingan umum. Cuma ini khusus. Karena di sana ada bahan meledak sehingga perlakuannya khusus. Kita menghormati itu, sementara pinjam dulu dengan ketentuan tidak terlalu laju bawa mobil sampahnya dan agar getarannya tidak terlalu kuat,” terangnya.
Sembari membuat akses dengan kesepakatan masyarakat di jembatan kuning masuk ke dalam TPAS dan sudah disepakati pembangunan tahun ini diharapkan bisa selesai semua.
“Mudahanlah, paling tidak bisa dilewati. Anggaran sudah ada tapi saya tidak tahu anggarannya cukup karena ada perubahan lokasi. Sehingga tentu apapun itu, jalannya sudah ada, kalau kurang bisa ditambahkan di anggaran berikutnya,” pungkasnya. (*)
