TANJUNG SELOR – Dalam video conference (Vicon) Sosialisasi Reformasi Birokrasi, Selasa (23/6), Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Suriansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Gubernur Dr H Irianto Lambrie berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Kaltara. Pelaksanaannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Dibutuhkan peran dan komitmen yang sangat tinggi dari masing-masing kepala daerah untuk bersama-sama melaksanakan reformasi birokrasi,” ujar Sekprov di ruang kerjanya.
Sekprov mengatakan, Pemprov Kaltara telah melakukan beberapa hal untuk membangun manajemen perubahan. Yaitu membentuk tim reformasi birokrasi, menyusun road map reformasi birokrasi, dan melaksanakan budaya kerja.
“Di Pemprov Kaltara ada budaya kerja yang juga termasuk kode etik ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu IKHLAS, akronim dari integritas, komitmen, hasanah, loyalitas, akuntabilitas, dan semangat dan motivasi,” bebernya.
Berikutnya, Sekprov membuka webminar Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk Transaksi Penerimaan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kaltara.
Diungkapkannya, Pemprov Kaltara telah melakukan transaksi non tunai untuk pengeluaran. Diantaranya melalui surat perintah pencairan dana (SP2D online), payroll ASN pemprov, dan cash management system (CMS).
“Masih adanya ruang untuk meningkatkan kanal pembayaran transaksi non tunai khususnya transaksi penerimaan bagi pemprov di wilayah Kaltara yang masih didominasi transaksi tunai. Ini juga bagian dari reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” sebutnya.(humas)
