TARAKAN – Komisi II DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja ke Fuel Terminal Tarakan, Kamis (9/1/2025). Kunjungan ini guna mMenindaklanjuti keluhan nelayan soal sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kedatangan Ketua Komisi II Simon Patino, disambut Sales Brand Manager Fuel Terminal Tarakan Ferdy Kurniawan beserta jajaran. Pertemuan ini, juga di hadiri Pemerintah Kota Tarakan diwakili dari BPKPAD dan Bagian Ekonomi.
Dalam pertemuan ini, Simon menyampaikan beberapa keluhan masyarakat terutama yang bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM untuk melaut.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat yang duduk di parlemen, kepinginnya nelayan ini mendapatkan BBM dengan mudah seperti masyarakat yang di darat. Misalnya kita datang membawa kendaraan ke SPBU, bisa langsung di isi dan harapan kita nelayan seperti itu juga,” kata Simon.
Politisi Gerindra itu meminta sebaran lembaga penyalur BBM, disesuikan dengan kondisi karakteristik di Kota Tarakan tidak hanya fokus di darat. Sehingga masyarakat khususnya nelayan, mudah mendapatkan BBM.
“Kita ketahui bahwa lembaga penyalur SPBU atau APMS itu di laut itu hanya dua dan yang banyak itu di darat. Padahal warga kita ini kan banyak bermata pencarian sebagai nelayan, ini harus menjadi perhatian Pertamina,” ujarnya.
Ia menjelaskan sulitnya nelayan mendapatkan BBM, terpaksa harus membeli di darat. Dampaknya, menambah biaya yang harus dikeluarkan nelayan.
“Akhirnya kan penghasilan nelayan berkurang, karena mereka harus mengeluarkan ongkos lebih untuk jalan lagi memberi BBM di darat. Termasuk mengurangi waktu mereka yang seharus mengantri lagi di SPBU atau APMS, padahal itu bisa digunakan untuk membenahi kapal, perbaiki alat tangkap, mempersiapkan peralatan untuk melaut dan lain sebagainya,” bebernya.
Simon menekankan kepada Pertamina agar lembaga penyalur yang tidak sesuai standar, supaya dilakukan standarisasi baik bentuk bangunan, penggunaan dispenser dan lain sebagainya. Sehingga tidak merugikan konsumen yaitu masyarakat Kota Tarakan.
“Seperti lembaga penyalur BBM yang di Beringin, itu kan kalau air surat kapal nelayan tidak bisa sandar membeli BBM disitu karena dangkal dan operasionalnya tidak maksimal. Ini harus menjadi perhatian Pertamina, mintanya kami di jadi SPBU terapung supaya nelayan mudah membeli BBM,” tegasnya.
Anggota DPRD Kota Tarakan dari dapil 2 Tarakan Timur itu meminta supaya lembaga penyalur BBM untuk laut di daerah Beringin, Kelurahan Selumit Pantai di evaluasi.
“Termasuk SPBU untuk nelayan yang berada di Tanjung Batu, itu kan belum menggunakan dispenser dan masih menggunakan canting. Kalau itu memang dibolehkan, kenapa terlalu lama kan standarnya harus pakai dispenser jadi takarannya pasti dan tidak mudah diselewengkan,” pungkasnya. (*)
