
NUNUKAN – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Nunukan tahun 2026 terancam tertunda. Pasalnya, rapat paripurna yang digelar pada hari ini tidak kuorum akibat ketidakhadiran 11 anggota DPRD Nunukan.




Dari pantauan, hanya 19 dari total 30 anggota DPRD Nunukan yang hadir dalam rapat tersebut. Sebelas anggota yang absen berasal dari Fraksi Hanura, NasDem, dan Gerindra.






Kondisi ini memicu kekecewaan dari anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Golkar, H. Syafaruddin. Ia menduga ketidakhadiran rekan-rekannya itu terkait dengan pembahasan alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir).






“Saya sangat kecewa, 11 anggota dewan tidak hadir. Ini jelas menghambat pembahasan APBD-P. Saya menduga ini ada kaitannya dengan Pokir,” ujar Syafaruddin kepada awak media.



Syafaruddin menambahkan, dirinya merasa malu dengan sikap sejumlah anggota dewan yang terkesan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Ia bahkan mengaku rela menunda operasi mata demi menghadiri rapat paripurna.
“Saya sakit saja tetap datang. Kami yang 19 orang ini sudah berupaya agar rapat kuorum. Tapi, ya beginilah kenyataannya,” keluhnya.
Ketika ditanya mengenai besaran anggaran Pokir yang dipermasalahkan, Syafaruddin enggan menyebutkan angka pasti. Namun, ia menegaskan bahwa permintaan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas anggaran daerah.
“Saya tidak bisa sebutkan nilainya. Yang jelas, ini bisa menghambat pembangunan. Saya berharap pihak berwenang, termasuk KPK, bisa turun tangan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan, H. Hermanus yang hadir dalam rapat paripurna enggan memberikan komentar terkait penundaan pembahasan APBD-P ini. “Nanti saja ya, masih belum selesai,” singkatnya.
Ketidakhadiran 11 anggota DPRD Nunukan ini menjadi sorotan. Masyarakat berharap agar para wakil rakyat dapat lebih mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Untuk diketahui, Pokir merupakan usulan pengadaan barang dan jasa dari anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat konstituen. Wujudnya berupa proyek pengadaan barang atau jasa. Dananya bersumber dari APBD. (sym)