TARAKAN – Rapat Komisi II DPRD Kota Tarakan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Simon Patino, menyoroti sejumlah poin krusial terkait pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang menyangkut koordinasi, regulasi, dan pengawasan di tingkat dapur, Rabu (15/10/2025).
Simon Patino mendesak adanya perbaikan segera untuk memastikan program berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa perlunya terjalin komunikasi dan koordinasi yang kuat, terutama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Distan) dengan Satuan Pelaksana Program Pangan Gizi (SPPG).
“Saya berharap benar-benar ada koordinasi antara Distan dan SPPG. Ini harus terbentuk sendiri, Pak, di luar dari minggu depan ini,” ujar Simon Patino, mengacu pada urgensi koordinasi jangka panjang.
Ada beberapa poin teknis yang menjadi sorotan utama Komisi II yakni regulasi, termasuk Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program, harus “terang benderang” dan wajib disosialisasikan. Setiap dapur wajib memiliki siklus menu yang jelas.
Simon Patino menekankan pentingnya sumber bahan baku yang terkoordinir, terutama dengan rencana pelibatan koperasi Merah Putih dan Perumda. “Ini kita mau koordinir yang baik, biar semua distribusi benar-benar merata,” jelasnya.
Simon juga menyiratkan kekhawatiran adanya pihak yang mencoba mengambil keuntungan atau posisi sebagai ‘pemain tengah’ dalam pengadaan bahan baku. Ia menegaskan tugas Komisi II adalah mengawasi agar praktik merugikan masyarakat dan pemodal besar tidak terjadi.
Selain itu, Dinas Pendidikan diminta untuk memastikan adanya edukasi kepada siswa tentang manfaat program MBG dan meyakinkan bahwa makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Politisi Gerindra ini menekankan bahwa informasi ini harus sampai ke bawah, dari kepala dinas, kepala sekolah, wali kelas, hingga siswa.
Terkait Dinas yang belum terlibat, Simon Patino juga menanyakan mengapa Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum pernah diundang dalam rapat sebelumnya, menyoroti pentingnya pelibatan dinas tersebut.
Secara keseluruhan, Simon menegaskan bahwa hasil rapat ini wajib dicatat dan ditindaklanjuti. Komisi II akan terus memantau perkembangannya dan siap mengadakan rapat kembali jika diperlukan. (Sha)
