NUNUKAN – Upaya penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan terus digencarkan. Sebanyak 30 anggota DPRD Nunukan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kalimantan Utara di Swiss-Belhotel Nunukan, Rabu (15/10/25).
Kegiatan ini secara spesifik dirancang untuk mempertajam pemahaman para legislator terhadap tiga fungsi utama mereka: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pendalaman tugas ini dinilai krusial agar anggota dewan mampu mengimbangi dinamika kebijakan publik yang terus berkembang.
“Pendalaman tugas ini sangat penting untuk memastikan setiap anggota dewan memiliki kemampuan analisis, pemahaman regulasi, serta kepekaan terhadap isu-isu strategis daerah,” jelas seorang perwakilan.
Dalam sesi yang diisi oleh akademisi dan praktisi pemerintahan, anggota DPRD Nunukan dibekali materi yang komprehensif, mencakup teknik pembentukan peraturan daerah yang berkualitas, perencanaan dan penganggaran daerah yang berpihak pada rakyat, serta mekanisme pengawasan yang efektif.
Secara khusus, Bimtek ini menyoroti tantangan unik daerah perbatasan. Anggota dewan dibekali pemahaman mengenai isu-isu aktual dan muatan lokal yang memerlukan perumusan kebijakan publik dengan perhatian khusus, mengingat posisi Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Partisipasi aktif dari 30 anggota dewan dalam sesi diskusi menunjukkan tingginya komitmen mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini sekaligus berfungsi sebagai wadah untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Selain kompetensi teknis, aspek etika, integritas, dan akuntabilitas ditekankan sebagai fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.
Melalui pendalaman tugas ini, DPRD Nunukan diharapkan semakin adaptif terhadap perubahan regulasi dan siap menghadapi tantangan pemerintahan modern. Tujuannya tidak lain adalah mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, Bimtek ini menandai momentum penting bagi DPRD Nunukan untuk bertransformasi menjadi lembaga legislatif yang lebih profesional, produktif, dan responsif terhadap aspirasi warganya. (hms)
