TARAKAN – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan memberikan sorotan tajam terhadap efisiensi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026. Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Wakil Ketua Fraksi Rathna menyoroti dominasi belanja pegawai yang dinilai tidak sehat bagi struktur fiskal daerah.
Fraksi menyoroti bahwa Belanja Operasi Tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 847 Miliar lebih, di mana lebih dari setengahnya terserap untuk pos belanja pegawai.
Menanggapi besarnya alokasi ini, Rathna menyampaikan kekhawatiran Fraksi secara langsung:
“Proporsi belanja pegawai mencapai Rp 477 miliar lebih terhadap total Belanja Operasi, yang merupakan belanja terbesar. Ini sangat luar biasa, bahkan belum dikalkulasikan dengan belanja pegawai pada belanja modal. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.”
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Kota Tarakan untuk memberikan penjelasan konkret terkait penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat. Penurunan ini dikhawatirkan melemahkan komitmen.
“Kami memohon penjelasan mengenai langkah konkret Pemerintah Kota Tarakan sebagai upaya mitigasi atas dampak dari kebijakan penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD), terutama pada sisi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik,” tegas Rathna.
Fraksi juga mendesak strategi efisiensi belanja nonprioritas tanpa mengurangi kualitas layanan publik, serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp 137 miliar lebih. (Sha)
