TARAKAN – Senin (19/10) siang, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Teguh Setyabudi menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemberdayaan Desa dan Kawasan dalam rangka pemantauan bersama kebijakan pemberdayaan desa dan kawasan perbatasan gelaran Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di aula Markas Kodim 0907/TRK, Kota Tarakan.
Pada kesempatan ini, hadir juga Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (P2WPB) Kemenko PMK Mayjen TNI (Purn.) Dody Usogo HGS sekaligus memberikan paparan pertama, disusul paparan dari Pjs Gubernur Kaltara.
Salah satu isi paparan Deputi Bidang Koordinasi P2WPB, adalah adanya arahan Menko PMK agar semua pihak bersinergi dalam penyusunan sampai dengan implementasi kebijakan pemberdayaan desa dan kawasan khususnya kawasan perbatasan. Dan, diharapkan pula bahwa lewat pemantauan bersama ini, didapatkan informasi, data dan evaluasi dari pemerintah daerah untuk kebijakan pemberdayaan desa dan kawasan perbatasan.
Sementara itu, Pjs Gubernur dalam paparannya menyebutkan bahwa ada beberapa tantangan dan isu strategis dalam upaya pembangunan Kaltara. Di antaranya, terbatasnya SDM, minimnya infrastruktur, kondisi geografis sangat sulit, bentang alam yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata.
Untuk pengembangan desa sendiri, berdasarkan data IDM 2020 dari 447 desa se-Kaltara tercatat 19 desa mandiri, 41 desa maju, 153 desa berkembang, 208 desa tertinggal, dan 26 desa sangat tertinggal.
“Untuk penataan dan pembangunan desa, ada beberapa isu yang diangkat oleh Pemprov Kaltara. Pertama, soal tata kelola desa. Lalu, soal penataan batas desa definitif, akuntabilitas dan terakhir efektivitas,” urainya.
Saat ini, ada 3 kawasan perdesaan di Kaltara yang menjadi fokus pengembangan potensi desanya. Yakni, kawasan perdesaan di Nunukan, Malinau dan Bulungan. Di Nunukan, lokasinya di Kecamatan Sebatik Tengah, tepatnya di Desa Aji Kuning, Sungai Limau, Maspul, dan Bukit Harapan. Lalu di Kecamatan Sebatik Utara, yakni di Desa Sungai Pancang, Lapri dan Seberang. “Disini potensinya adalah perkebunan kakao dan pisang dengan luas 47,71 kilometer persegi,” ucapnya.
Di Bulungan, lokasinya di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, di Desa Tanjung Buka, Salimbatu dan Silva Rahayu. Potensi yang diandalkan adalah pertanian padi atau food estate dengan luas 352,14 kilometer persegi. “Sedangkan di Malinau, di Kecamatan Malinau Utara tepatnya di Desa Malinau Seberang, Kaliamok, Lubak Manis, Kelapis, Respen Tubu, Luso dan Sei Menggaris. Potensinya adalah pertanian padi dengan luasan 57,17 kilometer persegi,” ungkapnya.
Untuk Dana Desa, sudah diterima sejak 2015 hingga 2020. Alokasinya untuk Kabupaten Bulungan pada 74 desa, dengan total pagu anggaran Dana Desa dari 2015 hingga 2020 sebesar Rp 376.608.942.000. Selanjutnya Malinau untuk 109 desa, dengan total pagu anggaran Dana Desa dari 2015 hingga 2020 sebesar Rp 635.461.035.000, Nunukan dengan 232 desa sebesar Rp 932.953.137.000, dan Tana Tidung dengan 32 desa sebesar Rp 184.160.538.000. “Totalnya ada 447 desa menerima Dana Desa dengan total pagu Rp 2,12 triliun dari 2015 hingga 2020,” ujar Teguh.
Hal lain yang dipaparkan Teguh, adalah soal penanganan pandemi Covid-19. Dimana, total alokasi anggaran untuk penanganannya, mencapai Rp 112,9 miliar. Ini digunakan untuk penanganan bidang kesehatan sebesar Rp 52,8 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp 45,09 miliar, dan penyediaan jaring pengaman sosial Rp 15 miliar.(humas)
