TARAKAN – Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, menekankan pentingnya sosialisasi prosedur pelaporan keluhan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para orang tua siswa. Hal ini disampaikan Simon usai menggelar rapat evaluasi bersama pihak terkait untuk merespons banyaknya keluhan yang selama ini justru lebih banyak beredar di media sosial daripada melalui jalur resmi.
Menurut Simon, Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya sudah memiliki alur pelaporan yang jelas, namun informasi tersebut belum terpublikasi secara luas ke masyarakat. Ia berharap para orang tua tidak lagi bingung jika menemukan kendala di lapangan, baik mengenai kualitas makanan maupun kemasan yang diberikan kepada anak-anak mereka di sekolah.
“Pertemuan ini kita bahas bagaimana orang tua itu bila melaporkan ada prosedurnya. Prosedur dari BGN itu sudah ada, tapi tidak terpublish. Nah, makanya alur ini yang harus disampaikan kepada orang tua tentang bagaimana cara yang benar untuk menyampaikan keluhan-keluhan tentang MBG,” ujar Simon Patino saat ditemui usai rapat.
Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa orang tua seharusnya berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah melalui Person in Charge (PIC) yang telah ditunjuk. Nantinya, PIC tersebutlah yang akan meneruskan laporan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika ditemukan masalah seperti kualitas makanan yang kurang baik atau kemasan yang tidak sesuai.
Selain masalah prosedur pelaporan, rapat tersebut juga mengungkap kendala teknis yang dihadapi pengelola dapur dan mitra, salah satunya adalah keterbatasan ketersediaan bahan pangan dan fasilitas pendukung seperti alat vakum atau wadah mika di Tarakan. Hal ini sempat memicu penggunaan kantong plastik sebagai kemasan darurat, namun Simon memastikan hal tersebut bukan faktor kesengajaan melainkan karena kondisi stok di pasaran.
“Keterbatasan itu tidak berpengaruh dengan kualitas makanan, itu yang perlu dicatat. Artinya kalau keterbatasan makanan, berarti variasi saja yang kurang. Mereka meminta DPRD untuk memfasilitasi berkoordinasi dengan Disperindagkop bagaimana solusi mengatasi kekurangan bahan yang mereka alami,” tambahnya.
Dalam sesi tertutup, Simon juga menyoroti masih adanya 28 sekolah di wilayah Tarakan Timur dan pesisir yang belum menerima manfaat program MBG. Ia memberikan tenggat waktu (deadline) yang bervariasi bagi dapur-dapur baru untuk segera beroperasi agar seluruh siswa di Tarakan dapat merasakan program ini secara merata.
“Tadi saya bervariasi deadline-nya, jadi kasusnya berbeda-beda. Ada yang saya deadline besok, ada yang dua minggu yang akan datang, ada yang sebelum lebaran, dan ada yang empat bulan, tergantung kasusnya. Saya minta secepatnya anak-anak kita yang belum mendapat MBG segera mendapat,” tegas Simon menutup wawancara. (Sha)
