TARAKAN – Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, meminta Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengakselerasi pelaksanaan proyek infrastruktur tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan Herman menyusul kondisi keuangan daerah yang dinilai mulai stabil pasca masa transisi dan efisiensi anggaran pusat.
Herman Hamid mengungkapkan bahwa tahun 2025 merupakan masa yang cukup berat atau diistilahkan sebagai “badai” bagi keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya masa transisi kepemimpinan serta pemotongan dana transfer pusat yang cukup signifikan.
“Kita akui di 2025 kemarin ada ‘badai’ dan masa transisi. Ada kurang lebih Rp246 miliar dana transfer pusat yang terpotong di 2026, ditambah Rp150 miliar kurang salur dari tahun sebelumnya. Namun, dengan APBD kita yang sekarang ada di angka Rp900 miliar, kami optimis kondisi akan membaik,” ujar Herman Hamid.
Herman Hamid secara khusus menyoroti proyek-proyek yang bersumber dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta proyek Penunjukan Langsung (PL). Ia berharap proyek-proyek tersebut sudah bisa mulai berjalan pada bulan April mendatang.
“Harapan kami di triwulan kedua, khususnya proyek Musrenbang dan PL-PL sudah bisa launching. Saya lihat teman-teman konsultan perencanaan juga sudah turun semua ke lapangan,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya percepatan ini karena proyek infrastruktur skala kecil merupakan salah satu indikator utama penggerak ekonomi di tingkat bawah.
Terkait keterlambatan yang sempat terjadi, Herman memaklumi bahwa Dinas terkait ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan (on the track). Apalagi, saat ini seluruh proyek, termasuk PL, harus melalui proses persetujuan (approval) yang memakan waktu.
“Kami paham dinas ingin semua rapi secara administrasi. Sekarang PL pun harus di-approve, itu butuh waktu 2 sampai 3 minggu. Tapi kami minta di bulan Februari ini perencanaan selesai, sehingga Maret bisa proses, dan April sudah bisa dieksekusi,” tegas Herman.
Langkah ini diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat terkait infrastruktur, termasuk masalah lampu jalan yang sempat memicu reaksi keras dari pimpinan daerah sebelumnya. Herman berharap di tahun 2026 ini, penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan manfaatnya segera dirasakan oleh warga Tarakan. (sha)
