TARAKAN – Komisi III DPRD Kota Tarakan menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan progres pembangunan infrastruktur di Kota Tarakan, khususnya yang didanai melalui skema pembiayaan tahun jamak (multi-years). Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi penyusunan agenda kerja DPRD untuk satu bulan ke depan.
Anggota Komisi III DPRD Tarakan, Harjo Solaika, menyampaikan ada tiga poin krusial yang menjadi aspirasi rekan-rekan anggota dewan untuk diklarifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Harjo mempertanyakan aktivitas pembangunan yang saat ini tengah berjalan di kawasan siap bangun. Pihaknya ingin memastikan apakah proyek tersebut merupakan bagian dari perencanaan tahun jamak yang telah disahkan atau merupakan kegiatan lain seperti pembangunan sekolah rakyat.
“Kami butuh informasi terkait aktivitas di sana, apakah itu bagian dari perencanaan pembiayaan tahun jamak yang sudah kita sahkan kemarin, atau ada aktivitas pembangunan lainnya,” ujar Harjo Solaika.
Poin kedua yang menjadi sorotan tajam adalah keluhan dari para kontraktor dan praktisi di lapangan mengenai Standar Satuan Harga (SSH). Harjo mengungkapkan adanya ketidaksesuaian harga dalam praktik kerja di lapangan yang sering dikeluhkan oleh pihak ketiga.
“Masalah SSH ini sudah lama kita diskusikan. Namun, masih masif dibicarakan di kalangan kontraktor karena mereka menilai masih ada ketidaksesuaian harga dalam praktik kerja di lapangan. Kami ingin berbagi informasi mengenai apa yang menjadi kendalanya,” tambahnya.
Harjo Solaika juga mendorong Dinas PU untuk memiliki strategi matang dalam menyukseskan pembangunan pusat pemerintahan yang menjadi “karya monumental” atau legacy pemerintahan Wali Kota Tarakan. Terdapat sekitar 14 hingga 15 kegiatan infrastruktur fisik yang dibiayai melalui skema tahun jamak.
“Jantung pembangunan kota ini ada di Dinas PU. Kami berharap ada strategi fisik yang kuat untuk menyukseskan pembangunan pusat pemerintahan ini. Siang ini kami juga akan meninjau langsung ke lokasi untuk melihat progresnya,” tegas Harjo.
Komisi III berharap koordinasi yang intens antara legislatif dan eksekutif dapat memastikan proyek-proyek strategis ini berjalan tepat waktu dan tepat mutu demi kepentingan masyarakat Tarakan. (sha)
