TARAKAN – Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Sabardiana, SE, MA, CFrA, CSFA, ERMCP, secara resmi menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si, di Tarakan pada Selasa (31/3/2026).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Risdianto dan jajaran Inspektorat serta BKAD tersebut, BPK menyoroti dinamika kebijakan nasional yang diprediksi akan menekan kapasitas fiskal daerah di masa mendatang. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga harus lebih lincah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada agar program prioritas tidak terganggu.
“Oleh karena itu, diperlukan kreativitas, inovasi, dan ketepatan dalam pengelolaan anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pesan Dwi Sabardiana.
Setelah diterimanya laporan tersebut, tim auditor BPK dijadwalkan akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan mendalam selama 60 hari ke depan guna memvalidasi data keuangan yang disajikan. Proses audit ini memerlukan keterbukaan dari setiap perangkat daerah dalam menyajikan dokumen pendukung secara transparan agar penilaian yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil di lapangan. BPK menegaskan bahwa akurasi data merupakan pilar utama bagi auditor untuk memberikan penilaian secara objektif dan profesional terhadap kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan.
“Dalam proses pemeriksaan ini, BPK berharap kerjasama yang baik dari seluruh perangkat daerah, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu,” tambahnya.
Merespons hal tersebut, Bupati Syarwani menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari BPK yang dianggap sebagai panduan penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, akuntabilitas keuangan bukan sekadar tertib administrasi, melainkan instrumen vital yang dampaknya harus dirasakan langsung oleh warga melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Bupati menyadari bahwa di era keterbukaan informasi, setiap kebijakan anggaran akan dipantau ketat oleh publik, sehingga efektivitas penggunaan dana menjadi harga mati bagi pemerintah daerah.
“Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan, di mana kami berkomitmen untuk tidak sekadar merespons kritik, tetapi menghadirkan solusi nyata di lapangan,” tegas Syarwani.
Bupati juga menjamin bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan akan bersikap kooperatif dan suportif selama masa pemeriksaan berlangsung dengan menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Komitmen ini mencakup kesiapan para pejabat terkait untuk memberikan penjelasan teknis kapan pun diperlukan agar proses audit berjalan lancar tanpa hambatan komunikasi. Selain dengan BPK, sinergi dengan pihak legislatif juga terus diperkuat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal dalam roda pemerintahan daerah.
“Kami juga terus membangun sinergi yang baik dengan DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, dan kami terbuka terhadap berbagai masukan serta rekomendasi yang diberikan,” pungkasnya. (*)
