YOGYAKARTA – Praktik pembangunan berbasis desa di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur kini menjadi sorotan nasional sebagai model sukses yang menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam melalui pendekatan Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP).
“Bagi kami di Bulungan, menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dua agenda yang harus berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan,” ujar Bupati Bulungan, Syarwani, dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (12/5/2026).
Pendekatan SIGAP yang dikembangkan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola desa, kepastian hak kelola sumber daya alam, hingga pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal.
“Pendampingan desa berbasis SIGAP sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih kuat, sekaligus mendukung kebijakan strategis seperti RPJM Desa Hijau,” lanjut Syarwani di hadapan para pemangku kepentingan nasional.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menilai bahwa apa yang dilakukan di wilayah utara Kalimantan ini merupakan potret ideal dari pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia.
“Akses kelola hutan memang harus dibangun di atas tata kelola desa yang kuat agar perhutanan sosial menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan sekaligus kesejahteraan warga,” kata Catur Endah memberikan apresiasi.
Di Kabupaten Bulungan sendiri, internalisasi pembangunan hijau telah didorong hingga masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah, di mana saat ini program tersebut telah menjangkau 18 desa dengan target perluasan hingga 74 desa.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan ini bukan sekadar wacana, melainkan motor penggerak ekonomi yang tumbuh langsung dari desa-desa kami,” ungkap Syarwani menekankan komitmennya.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas melihat bahwa keberhasilan replikasi SIGAP di berbagai wilayah menunjukkan bahwa desa memiliki kemampuan besar untuk menjadi agen perubahan ekologis.
“Ketika desa diperkuat dan pemerintah daerah memberikan ruang seluas-luasnya, desa terbukti mampu menjadi aktor utama dalam pembangunan hijau nasional,” tutur Jayadi, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas.
Program ini juga dinilai berhasil karena menempatkan warga sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan, sehingga setiap perubahan sosial dan lingkungan yang terjadi bersifat lebih organik dan berkelanjutan.
“Kunci keberhasilannya terletak pada para pendamping desa yang bekerja bersama warga untuk mengenali potensi alam serta mengawal perubahan nyata di tingkat tapak,” jelas Direktur Program Terestrial YKAN, Ruslandi.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang dipaparkan dalam forum ini, diharapkan praktik pembangunan hijau dari Kalimantan dapat menginspirasi daerah lain di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.
“Semoga sinergi ini terus menguat dengan satu tujuan pasti, yakni memastikan kelestarian alam tetap terjaga sementara masyarakatnya hidup lebih sejahtera,” pungkas Syarwani. (*)
