TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan secara resmi menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil, Senin (11/5/2026).
“Kami mencatat kondisi fiskal atau keuangan daerah Bulungan tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu, yang dipicu oleh kebijakan strategis dari pemerintah pusat,” ujar Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, saat membacakan poin-poin rekomendasi di hadapan jajaran eksekutif.
Penurunan kapasitas fiskal tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kecepatan pembangunan infrastruktur daerah yang selama ini menjadi tumpuan mobilitas masyarakat.
“Kondisi keuangan yang cenderung menurun ini tentu mempengaruhi pembangunan infrastruktur daerah yang ikut melambat, sehingga dibutuhkan strategi pengelolaan yang lebih cermat,” jelas Dwi Sugiarto menekankan urgensi efisiensi anggaran.
DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tetap memprioritaskan realisasi belanja daerah pada kegiatan-kegiatan strategis yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya.
“Pemerintah harus mengoptimalkan keuangan daerah pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi kecil menengah,” pesannya kepada pihak pemerintah daerah.
Selain masalah anggaran, lembaga legislatif ini juga menyoroti perlunya upaya optimal dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru guna menopang kemandirian fiskal di masa depan.
“DPRD memandang masih perlu diupayakan secara maksimal sumber-sumber pendapatan daerah agar kita tidak selalu bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat,” tutur Dwi Sugiarto.
Rekomendasi tersebut juga mencakup isu-isu krusial di lapangan, mulai dari penanganan konflik agraria di Tanjung Palas Timur, penataan Pasar Induk, hingga percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang kerap mengalami keterlambatan.
“Masalah infrastruktur jalan dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan serta kesehatan juga menjadi poin mendesak yang kami sampaikan untuk segera diintervensi,” tambahnya dalam laporan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, yang hadir langsung dalam paripurna tersebut, memberikan apresiasi tinggi atas masukan konstruktif yang diberikan oleh pihak legislatif.
“Rekomendasi DPRD yang disampaikan hari ini akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Wakil Bupati Kilat dalam sambutannya.
Bagi pemerintah daerah, catatan dari DPRD ini akan menjadi bahan evaluasi utama dalam penyusunan kebijakan strategis, baik untuk perencanaan tahun berjalan maupun penyusunan anggaran di tahun berikutnya.
“Kami berterima kasih atas catatan ini, karena sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski di tengah tantangan fiskal,” pungkas Kilat. (*)
