NUNUKAN – Isu ketimpangan pembangunan infrastruktur di kawasan tapal batas kembali mencuat. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Sebatik, Ramsah, mengkritik keras distribusi anggaran pembangunan jalan di Pulau Sebatik yang dinilai belum merata.
Kritik tersebut dilayangkan Ramsah saat memaparkan laporan hasil monitoring APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 untuk wilayah Sebatik pada Senin (27/4/2026). Ia menyebutkan bahwa absennya pemerataan ini membuat sejumlah kawasan di Sebatik masih terisolasi dan tertinggal dalam pemenuhan infrastruktur dasar.
“Ini bukan sekadar soal pemerataan, tetapi sudah menyangkut keadilan dalam pembangunan. Jangan sampai ada wilayah yang terus tertinggal, sementara daerah lain berkembang dengan cepat,” tegas Ramsah.
Menurutnya, ketimpangan yang terjadi saat ini menjadi cerminan bahwa perencanaan skala prioritas pembangunan di daerah belum berjalan optimal. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Pulau Sebatik semestinya mendapat atensi khusus guna mendongkrak konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah.
Merespons kondisi tersebut, Ramsah mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan untuk bergerak cepat. Ia meminta proyek pembangunan jalan poros tengah Sebatik wajib dimasukkan ke dalam daftar prioritas anggaran pada TA 2026 mendatang.
Adapun titik krusial yang didesak untuk segera dibangun meliputi akses jalan dari Jalan Bhakti Husada menuju Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Harapan, Desa Maspul, Kampung Tebol, hingga tembus ke Desa Sei Limau. (*)
