TARAKAN – Anggota DPD RI Perwakilan Kaltara, H. Hasan Basri, mengajak masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan sebagai landasan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan globalisasi serta derasnya arus informasi digital.
Ajakan tersebut disampaikan Hasan Basri saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Kerukunan Keluarga Pinrang Ulaweng Soppeng (KKPUS) di Balai Pertemuan Umum (BPU), Kota Tarakan, pada 27 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Hasan Basri memaparkan pentingnya memahami dan mengimplementasikan empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menegaskan, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai hafalan atau sebatas materi dalam kegiatan seremonial. Lebih dari itu, Pancasila harus menjadi pedoman hidup yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila juga menjadi filter dalam menghadapi pengaruh negatif globalisasi, termasuk penyebaran paham radikalisme, intoleransi, ujaran kebencian, serta berbagai informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Hasan Basri turut mengingatkan pentingnya menjaga budaya gotong royong sebagai identitas bangsa. Menurutnya, semangat kebersamaan dan saling membantu harus terus dipelihara, termasuk di lingkungan paguyuban masyarakat yang berada di perantauan.
Selain Pancasila, ia menjelaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjamin hak dan mengatur kewajiban setiap warga negara. Karena itu, masyarakat perlu memahami hak-hak konstitusionalnya sekaligus menjalankan kewajiban dengan tetap menghormati hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui jalur partisipasi publik yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terkait NKRI, Hasan Basri menekankan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilihan final bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama. Menurutnya, menjaga keutuhan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, RT, kelurahan hingga tingkat nasional.
Sementara itu, melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama sebagai kekuatan bangsa, bukan sumber perpecahan.
Dalam sesi dialog, salah seorang peserta mengangkat persoalan maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di era digital. Peserta mempertanyakan langkah konkret yang harus dilakukan masyarakat paguyuban agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga kerukunan.
Menanggapi hal tersebut, Hasan Basri mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip saring sebelum sharing atau memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.
“Jangan langsung percaya atau emosional ketika menerima berita yang belum jelas kebenarannya. Kunci utama menghadapi derasnya arus informasi di era digital adalah saring sebelum sharing,” tegasnya.
Ia juga menilai paguyuban memiliki peran strategis sebagai rumah kedua bagi masyarakat perantauan sekaligus menjadi pendingin suasana atau cooling system ketika muncul persoalan yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial.
“Jika ada isu-isu yang berpotensi memprovokasi gesekan horizontal, tokoh masyarakat dan warga harus segera berkoordinasi dengan aparat, pemuka agama, serta pemerintah setempat. Berbeda suku dan budaya bukan untuk saling menjauh, melainkan untuk saling menguatkan dalam bingkai NKRI,” ujarnya.
Pertanyaan lainnya menyoroti hubungan antara pemahaman Empat Pilar Kebangsaan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial, khususnya dalam menghadapi kesenjangan sosial dan praktik korupsi yang masih dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan dan Kalimantan Utara.
Menjawab pertanyaan tersebut, Hasan Basri menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
“Empat Pilar ini tidak boleh berhenti sebagai slogan atau hafalan seremonial semata, tetapi harus mewujud dalam kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Hasan Basri berharap masyarakat, khususnya keluarga besar KKPUS, semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menekankan bahwa persatuan bangsa harus dimulai dari lingkungan terkecil dengan membangun komunikasi, memperkuat toleransi, menjaga silaturahmi, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memecah belah masyarakat. (Sha)



