TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mendukung inisiatif DPRD Kota Tarakan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memastikan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan kerja dari pertumbuhan investasi di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Tarakan dalam agenda penyampaian pendapat kepala daerah terhadap nota penjelasan Raperda inisiatif DPRD Kota Tarakan pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.
Wali Kota menilai, pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi ke Kota Tarakan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, menurutnya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama kesenjangan kompetensi antara kebutuhan dunia usaha dan kemampuan tenaga kerja.
“Tantangan utama ketenagakerjaan kita tidak hanya terletak pada ketersediaan lowongan kerja, tetapi juga pada kesenjangan kompetensi (skill mismatch), keterbukaan informasi pasar kerja, serta perlindungan hak-hak normatif pekerja,” demikian disampaikan Wali Kota dalam pendapatnya.
Ia menilai, penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk memperkuat keberpihakan terhadap pekerja lokal, tanpa mengabaikan kebutuhan dan perkembangan dunia usaha.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, S.H., menyampaikan bahwa Raperda tersebut merupakan salah satu upaya DPRD dalam menjawab kebutuhan regulasi terkait perlindungan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Setelah penyampaian pendapat kepala daerah, pembahasan Raperda akan memasuki tahapan berikutnya melalui penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tarakan,” ujarnya. (Sha)



