TARAKAN – Fraksi Harapan DPRD Kota Tarakan menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal harus mampu menghadirkan keadilan kesempatan kerja tanpa menghambat investasi maupun menutup peluang bagi tenaga kerja dari luar daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, menyampaikan bahwa Fraksi Harapan memandang persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga menyangkut kesenjangan keterampilan, akses informasi lowongan kerja, serta pemenuhan hak-hak pekerja.
“Perlindungan tenaga kerja lokal harus dimaknai sebagai upaya memperkuat daya saing, memberikan kesempatan yang adil, serta menjamin hak-hak normatif pekerja. Bukan untuk menutup kesempatan kerja bagi warga dari daerah lain,” ungkap Harjo.
Menurutnya, pertumbuhan investasi di Kota Tarakan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Karena itu, penyusunan Raperda perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja lokal.
Fraksi Harapan pada prinsipnya menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Fraksi Harapan juga memberikan perhatian terhadap Raperda tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.
Harjo menjelaskan, Fraksi Harapan menilai upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum.
“Upaya P4GN harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi dini yang sesuai ketentuan hukum, pemberdayaan masyarakat, hingga akses rehabilitasi yang manusiawi dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi geografis Tarakan sebagai kota kepulauan dan wilayah transit di kawasan perbatasan Kalimantan Utara membutuhkan perhatian khusus dalam menghadapi ancaman peredaran narkotika.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Harapan menyatakan persetujuannya agar kedua Raperda dilanjutkan ke tahapan pembahasan selanjutnya. (Sha)



