TARAKAN – Komisi II DPRD Kota Tarakan menyoroti sejumlah kebutuhan sektor pendidikan dalam rapat mitra kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian Komisi II, di antaranya persoalan PPPK paruh waktu, rencana pembangunan Sekolah Alkhairat di Juata Kerikil, serta usulan penambahan anggaran untuk pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap rencana kebijakan pemerintah pusat mengenai PPPK paruh waktu yang dijadwalkan pada Januari 2027. Di Tarakan, tercatat tujuh orang PPPK paruh waktu yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
“Rencananya pemerintah pusat akan mengambil alih PPPK paruh waktu. Ternyata di Tarakan itu PPPK paruh waktunya ada tujuh orang. Nah, itu fokus kita pertama,” ujar Simon.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat kejelasan, terutama menyangkut kebijakan pengalihan dan tindak lanjut terhadap keberadaan PPPK paruh waktu di daerah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga yang bersangkutan.
Selain persoalan kepegawaian, Komisi II turut menyoroti pembangunan Sekolah Alkhairat di Juata Kerikil. Simon mengungkapkan, sebelumnya telah ada rencana bantuan pemerintah untuk pembangunan sekolah tersebut, namun alokasi anggaran yang tersedia masih jauh dari kebutuhan pembangunan fisik.
“Untuk Alkhairat di Juata Kerikil, memang sudah ada rencana bantuan. Tetapi anggaran yang terakomodasi kurang lebih Rp400 juta, sedangkan kebutuhan pembangunan fisiknya diperkirakan mencapai Rp2 miliar,” ungkapnya.
Ia mengatakan, selisih kebutuhan anggaran tersebut akan menjadi perhatian untuk diperjuangkan dalam pembahasan lebih lanjut melalui anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tarakan, agar pembangunan sekolah dapat direalisasikan secara maksimal.
“Kita berharap ini bisa menjadi perhatian teman-teman di Banggar, karena kebutuhan pembangunan sekolah ini cukup besar. Jangan sampai pembangunan yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan optimal karena keterbatasan anggaran,” tambah Simon.
Komisi II juga mendorong penambahan anggaran Dinas Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
Simon menilai, dukungan anggaran terhadap pendidikan kesetaraan perlu diperkuat agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan baik dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
“Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga perlu kita perhatikan. Kami akan mengusulkan adanya penambahan anggaran agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih baik dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat semakin maksimal,” tegasnya.
Melalui pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama Dinas Pendidikan, Komisi II berharap berbagai kebutuhan prioritas sektor pendidikan dapat terakomodasi, mulai dari penanganan tenaga PPPK paruh waktu, dukungan pembangunan sarana pendidikan, hingga penguatan program pendidikan kesetaraan di Kota Tarakan. (Sha)



