TARAKAN – Pengembangan sektor perkoperasian di Kalimantan Utara dinilai membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan potensi serta karakteristik masing-masing daerah. Hal ini penting agar program pemerintah, termasuk Koperasi Merah Putih, dapat berjalan selaras dengan kondisi koperasi yang telah tumbuh di tengah masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Robenson Tadem, menegaskan bahwa kebijakan perkoperasian tidak seharusnya diterapkan secara seragam tanpa melihat kondisi dan kebutuhan daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Menurut Robenson, keberadaan koperasi yang selama ini berkembang dengan karakteristik dan muatan lokal masing-masing perlu mendapatkan ruang dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi. Dengan demikian, program perkoperasian yang dijalankan pemerintah tidak mengabaikan potensi yang telah dimiliki masyarakat.
“Kita harus melihat bagaimana koperasi yang sudah berkembang dengan muatan lokalnya masing-masing tetap bisa terakomodasi. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru tidak sesuai dengan kondisi koperasi di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerapan program Koperasi Merah Putih juga memerlukan sejumlah penyesuaian agar tidak berbenturan dengan pola pengelolaan koperasi yang sudah berjalan. Menurutnya, diperlukan pembahasan secara menyeluruh untuk menemukan formulasi kebijakan yang tepat.
“Tidak bisa semua daerah diperlakukan dengan pola yang sama. Setiap wilayah memiliki kondisi, potensi, dan tantangan berbeda. Karena itu, perlu pemikiran yang matang dalam menyusun kebijakannya,” ungkap Robenson.
Ia juga mengingatkan agar pembahasan mengenai perkoperasian tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi. Aspek keberlangsungan usaha, kebutuhan anggota, serta potensi ekonomi lokal harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan.
“Yang terpenting adalah bagaimana koperasi ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melihat dari sisi administrasi, tetapi juga harus melihat kenyataan di lapangan,” tegasnya.
Robenson berharap, melalui pembahasan bersama perangkat daerah terkait dan Biro Hukum, dapat dirumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi keberagaman koperasi di Kaltara, termasuk koperasi yang memiliki kekhasan dan potensi lokal.
Ia menilai, regulasi yang tepat akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong penguatan kelembagaan koperasi sekaligus meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian daerah.
“Harapan kita, kebijakan yang disusun nantinya benar-benar bisa diterapkan dan memberikan manfaat. Koperasi yang sudah ada tetap berkembang, sementara program baru juga bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Sha)



