TARAKAN – Pembentukan peraturan daerah (Perda) di Provinsi Kalimantan Utara diminta lebih mengedepankan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dibandingkan sekadar mengejar jumlah produk hukum. Penentuan skala prioritas dinilai penting agar setiap regulasi yang disusun benar-benar memiliki urgensi dan dapat diterapkan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Yancong, dalam rapat bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Menurut Yancong, DPRD dan pemerintah daerah perlu melakukan penyaringan secara cermat terhadap usulan regulasi yang akan dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah. Prioritas sebaiknya diberikan kepada Raperda yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang mendesak untuk menjawab kebutuhan daerah.
“Jangan sampai kita terlalu banyak memasukkan rancangan Perda, tetapi tidak semuanya benar-benar menjadi kebutuhan mendesak. Kita harus melihat mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa ditunda,” ujarnya.
Ia menilai, setiap proses pembentukan Perda membutuhkan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta waktu pembahasan yang cukup panjang. Karena itu, penyusunan agenda legislasi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pemerintah daerah.
“Pembentukan Perda tentu membutuhkan anggaran dan tenaga. Jadi, harus ada pertimbangan yang matang sebelum sebuah regulasi ditetapkan menjadi prioritas pembahasan,” tegasnya.
Selain mendorong selektivitas dalam penyusunan regulasi baru, Yancong juga menyoroti pentingnya optimalisasi pelaksanaan Perda yang telah disahkan. Menurutnya, keberadaan aturan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti dengan implementasi dan pengawasan yang baik.
Ia berpandangan, pemerintah daerah bersama DPRD perlu memberikan perhatian lebih terhadap efektivitas pelaksanaan regulasi yang sudah berlaku.
“Jangan hanya sibuk membuat aturan baru, sementara Perda yang sudah ada belum tentu berjalan maksimal. Perlu juga dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya,” ungkap Yancong.
Menurutnya, keberhasilan legislasi daerah bukan semata-mata diukur dari banyaknya Perda yang berhasil ditetapkan, melainkan dari sejauh mana regulasi tersebut mampu dijalankan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting bukan banyaknya Perda yang kita hasilkan, tetapi bagaimana aturan tersebut benar-benar bisa diterapkan dan menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap, evaluasi program legislasi daerah dapat menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah provinsi untuk menyusun agenda pembentukan Perda yang lebih realistis, terukur, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Utara. (Adv)


