TARAKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Utara mulai mematangkan agenda legislasi 2027 setelah melakukan evaluasi terhadap progres Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk meninjau perkembangan pembahasan setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sekaligus memastikan regulasi yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai tahapan dan target yang telah ditetapkan.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan dari total 19 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2026, sebanyak sembilan Raperda ditargetkan dapat diselesaikan sebelum 30 November 2026.
“Dari 19 Raperda yang masuk Propemperda 2026, ada sembilan yang kita proyeksikan bisa diselesaikan sebelum 30 November,” ujarnya.
Sementara sejumlah Raperda lainnya masih memerlukan tahapan lanjutan, termasuk fasilitasi dan penyelesaian administrasi sebelum dapat dituntaskan.
Supa’ad menegaskan, proses pembentukan perda tidak boleh hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan materi, kelengkapan dokumen, serta ketepatan tahapan pembahasan.
“Ini perlu kajian yang mendalam. Kita ingin Raperda yang masuk dalam Propemperda benar-benar terukur dan bisa diselesaikan sesuai tahapan,” tegas Supa’ad.
Seiring evaluasi tersebut, Bapemperda juga mulai menginventarisasi sejumlah usulan Raperda untuk dimasukkan dalam Propemperda 2027. Usulan tersebut berasal dari inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya yakni Raperda tentang Perlindungan Petani Berladang, Raperda tentang Penghargaan Daerah, Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Raperda terkait Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Selain itu, agenda legislasi 2027 juga mencakup Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2045 serta tiga Raperda kumulatif terbuka yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Supa’ad, penyusunan Propemperda harus mempertimbangkan urgensi kebutuhan regulasi, kesiapan dokumen pendukung, hingga kemampuan menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan.
“Jangan sampai kita memasukkan banyak Raperda, tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa diselesaikan. Yang kita inginkan adalah program legislasi yang realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Ia juga menilai jumlah Raperda yang diusulkan bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan legislasi. Substansi regulasi dan manfaatnya bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
“Bukan soal berapa banyak Raperda yang kita masukkan, tetapi bagaimana perda itu benar-benar dibutuhkan, memiliki substansi yang jelas, dan bisa diselesaikan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan,” tambah Supa’ad.
Melalui evaluasi Propemperda 2026 dan persiapan agenda legislasi 2027, Bapemperda DPRD Kaltara berharap proses pembentukan peraturan daerah semakin terencana dan terukur.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara. (Adv)



