TARAKAN – Pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan berlanjut pada agenda legislasi 2027. Sebanyak empat Raperda diproyeksikan kembali masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 setelah belum seluruhnya dapat dituntaskan pada tahun ini.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, menjelaskan empat Raperda tersebut terdiri dari dua usulan Pemerintah Provinsi Kaltara dan dua Raperda inisiatif DPRD.
Untuk usulan pemerintah daerah, Raperda yang akan dilanjutkan yakni tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Supa’ad mengatakan, kedua regulasi tersebut sebenarnya telah melewati proses pembahasan hingga harmonisasi. Namun, masih terdapat tahapan fasilitasi yang harus diselesaikan sebelum proses pembentukan perda dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Dari usulan pemerintah daerah, sebenarnya sudah terbahas dan sudah melalui harmonisasi. Namun, masih ada tahapan fasilitasi yang harus diselesaikan. Karena itu, dua Raperda tersebut akan kita luncurkan ke Propemperda 2027,” jelas Supa’ad.
Sementara dari jalur inisiatif DPRD, terdapat Raperda tentang Penghargaan Daerah yang kembali dimasukkan dalam agenda tahun depan. Langkah tersebut diambil karena pembahasannya diperkirakan belum dapat diselesaikan hingga akhir November 2026.
Selain itu, DPRD Kaltara juga mengusulkan Raperda baru tentang Perlindungan Petani Berladang sebagai bagian dari upaya menghadirkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat daerah.
Menurut Supa’ad, keberlanjutan pembahasan Raperda menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Propemperda 2027. Regulasi yang telah melalui sejumlah tahapan pembahasan perlu dilanjutkan agar proses legislasi tidak terhenti di tengah jalan.
“Kita tentu ingin setiap Raperda yang sudah berproses tetap memiliki kepastian untuk dilanjutkan. Jangan sampai pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi terputus hanya karena pergantian tahun anggaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengalihan pembahasan ke Propemperda 2027 juga menjadi bagian dari upaya menyesuaikan target legislasi dengan kesiapan setiap Raperda, baik dari aspek substansi maupun kelengkapan administrasi.
Dengan masuknya empat Raperda tersebut dalam agenda tahun depan, Bapemperda berharap proses pembentukan regulasi di Kaltara dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kepastian terhadap penyelesaian setiap rancangan peraturan daerah. (Sha)



