TARAKAN – Masuknya permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPD Partai Golkar Tarakan ke DPD Partai Golkar Provinsi Kaltara masih dalam proses kajian hukum. Permohonan PAW yang dimohonkan oleh DPD Partai Golkar Tarakan berkaitkan posisi H Anas Nurdin yang saat ini menjabat Anggota DPRD Tarakan untuk digantikan Asrin R.
Menanggapi permohonan itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kaltara, Arsyad Thalib mengungkapkan, surat tersebut sudah diterima oleh pihaknya. Namun di internal partai masih dalam proses kajian hukum.
“Sudah ada masuk. Nanti saya serahkan bagian hukum Mahkamah Partai Golkar. Dan itukan saya lihat keputusannya tidak ada. Hanya disuruh mem-PAW, tidak bisa,” ungkapnya.
Baca juga : Tigor Menunggu Balasan Permohonan PAW, Anas Nurdin Bersikap ‘Dingin’
Baca juga : Anas Nurdin Diduga Melanggar PO-15, Tigor Nainggolan : Ini Masalah Marwah Partai
Dia menerangkan, bahwa dalam surat tersebut memang benar adanya disebutkan dugaan telah melanggar PO-15. Hanya saja dirinya mengaku, belum mengetahui pasti pelanggaran apa yang dimaksudkan dalam surat tersebut.
“Kita sudah lihat suratnya, disebutkan melanggar PO-15. Tapi secara rinci kita belum tahu apa yang dilanggar. Masih dibahas di bagian hukum. Saya tunggu keputusan bagian hukum,” tegasnya.
Tidak hanya itu saja, Arsyad Thalib juga menjelaskan, permohonan PAW yang diajukan mestinya melakukan mekanisme internal DPRD Kota Tarakan terlebih dahulu. Kemudian keputusan itu disikapi oleh DPD Partai Golkar Kota Tarakan.
“Untuk mem-PAW anggota dewan, itu kan harus lewat DPRD-nya. Ada kode etik di sana. Apa yang dilanggar? Karena kaitannya dengan anggota dewan. Yang di-PAW pun juga pasti tidak tinggal diam,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Arsyad Thalib, sebelum akhirnya DPD Partai Golkar Tarakan bersikap mestinya menunggu keputusan dari Badan Kehormatan Dewan. Selanjutnya DPD dapat mengambil langkah internal untuk menyikapi keputusan tersebut.
“Kalau memang ada keputusan tetap dari Badan Kehormatan Dewan ke partai, barulah partai bersikap. Yang mau di-PAW juga melakukan pembelaan di Mahkamah Partai, tidak bisa langsung diputuskan,” tuturnya.
Baca juga : Diduga Melanggar PO-15, Anas Nurdin Diajukan PAW
Baca juga : Pilkada, Momen Kebangkitan Ekonomi dan Perangi Covid-19
Hal lain yang diungkapkan Arsyad Thalib, bahwa dalam pengambilan keputusan di tingkat II mestinya melalui proses pleno di internal. Sebab permohonan yang diajukan tersebut berkaitan nama baik dari kader dan partai.
“Untuk melakukan PAW, DPD tingkat dua juga harusnya melakukan rapat pleno mengundang yang bersangkutan, yang ingin di-PAW. Tidak bisa langsung begitu saja. Masuknya surat ini saya juga harus rapat pleno. Ada aturannya. Kita juga harus menjaga nama baik kader dan partai,” tutupnya. (*)
