Pemkot Tarakan Harus Bersikap Tegas
PEMERINTAH Kota Tarakan seolah-olah menutup mata atas beroperasinya Tempat Hiburan Malam tanpa mengantongi perizinan. Bangunan THM yang berdiri di atas lahan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), cukup menguatkan adanya dugaan sejumlah bangunan THM tidak memiliki atau mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Berdasarkan Perda Kota Tarakan No 03/2012, Pasal 4 ayat 1 berbunyi; Subjek retribusi IMB adalah setiap orang atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan. Sedangkan, ayat 2 berbunyi; Wajib Rertibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentutan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB.
Menanggapi hal itu, Tokoh Pemuda Muhammadiyah, Fajar Mentari mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mestinya harus bersikap tegas terhadap pengusaha THM dalam mejalankan usahanya yang diduga tidak mengantongi perizinan. Dirinya menegaskan, agar bangunan yang diduga telah melanggar aturan seharusnya ditutup, kemudian dibongkar.
Baca juga : https://facesia.com/pramuria-thm-berpotensi-tertular-virus-corona/
Baca juga : https://facesia.com/pemerintah-daerah-punya-wewenang-perizinan-minol/
“Kalau sudah melanggar harus ditindak tegas. Aturan harus ditegakkan. Pada prinsipnya, dugaan bangunan itu melanggar aturan harus dirobohkan. Apalagi bangunan THM berada di lokasi WKP,” ujarnya.
Pria yang merupakan Alumnus Universitas Borneo Tarakan itu juga mempersoalkan, sejumlah permasalahan beroperasinya tempat hiburan malam yang berada di sekitar permukiman warga. Tentu hal itu dapat menyebabkan buruknya moralitas generasi muda yang disebabkan adanya pengaruh tempat hiburan malam.
“Permasalahan lainnya, tempat hiburan yang lebih banyak maksiatnya juga dapat menjadi pengaruh buruk terhadap generasi muda. Ini karena mudahnya dijangkau tempat hiburan malam, tanpa adanya pengawasan ketat,” ungkapnya.
Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Tarakan, Rusmiati tak ingin berkomentar banyak berdasarkan arahan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tarakan, Agustina. Kepada media ini, dia menyatakan, permasalahan perizinan THM telah dikoordinasikan kepada Wali Kota Tarakan melalui Asisten I Pemkot Tarakan.
“Itu THM yang di WKP ditanyakan langsung ke walikota,” singkatnya saat ditemui di Lantai 4 Kantor Dinas Pariwisata Kota Tarakan, sekira pukul 14.10 Wita, Kamis (2/7/2020).
Sekadar diketahui, sejumlah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun diduga dilanggar pengusaha dalam menjalankan usahanya dalam menyelenggarakan tempat hiburan malam (selengkapnya baca infografis). (bar)
