TARAKAN – Kegelisahan masyarakat Tarakan terkait dugaan kerusakan sepeda motor akibat Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan semakin memuncak. Menyikapi keresahan ini, Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, angkat bicara usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan krusial ini.
Adyansa menegaskan bahwa isu BBM oplosan telah menjadi momok yang meresahkan banyak warga Tarakan.
“Ini memang menjadi isu krusial yang saat ini terjadi. Apalagi ini menjadi kegelisahan masyarakat banyak,” ujarnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Adyansa mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penjelasan Pertamina terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mereka terapkan. “Penjelasan dari Pertamina dengan segala macam SOP lainnya, saya sampaikan masyarakat tidak paham hal tersebut. Yang masyarakat tahu mereka membeli BBM, pakai, motornya rusak dan masuk bengkel dan harus keluar uang lagi,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat tidak bisa disalahkan dalam situasi ini, mengingat Pertamina adalah pihak yang menyediakan dan mengawasi distribusi BBM. Sebagai solusi konkret, Komisi I DPRD Tarakan mengusulkan langkah proaktif dari Pertamina untuk mengatasi masalah ini.
“Kami mengusulkan untuk disegerakan membuat bengkel-bengkel gratis untuk mengecek apakah kerusakan tersebut terkait BBM oplosan,” ungkap Adyansa.
Usulan tersebut tidak hanya berhenti pada penyediaan bengkel, namun juga pemerataan akses bagi masyarakat. “Saya mengusulkan untuk direkomendasikan bengkel uji, bukan berarti membuat bengkel baru, paling tidak dari 4 kecamatan yang ada di Tarakan setidaknya tiap kecamatan ada masing-masing. Agar masyarakat mudah menjangkau. Jika hanya satu nanti bisa jadi penumpukan itu jadi masalah baru lagi,” jelasnya.
Adyansa menekankan pentingnya langkah ini diambil oleh Pertamina, mencontohkan inisiatif serupa yang telah dilakukan di Samarinda dan beberapa kota di Pulau Jawa. “Saya rasa ini harus dilakukan Pertamina mengingat di Samarinda dan kota di Pulau Jawa sudah dilakukan, sehingga di Tarakan juga harus dilakukan agar masyarakat juga nyaman juga percaya kembali terhadap Pertamina,” pungkasnya.
Desakan DPRD Tarakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang merasa dirugikan dan menanti pertanggungjawaban serta solusi nyata dari pihak terkait. (nri)
