TARAKAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar rapat kerja bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk membahas rancangan anggaran. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa seluruh OPD mengalami pemangkasan anggaran yang cukup signifikan sebagai dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan bahwa rata-rata setiap OPD mengalami penurunan anggaran sekitar 20 persen dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa rapat tersebut tidak bertujuan untuk memberikan penekanan, melainkan meminta kepastian kinerja di tengah keterbatasan dana.
“Sama sekali tidak ada penekanan. Cuma kita hanya meminta kepastian kepada teman-teman OPD, karena minimnya anggaran yang diberikan akibat dari efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat, apakah berdampak dengan kinerja teman-teman OPD yang ada sekarang,” ujar Simon Patino usai rapat.
Politisi Gerindra ini menekankan perhatian khusus pada sektor vital seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang memiliki tolak ukur Standar Pelayanan Minimum (SPM). Ia meminta jaminan agar pemotongan anggaran tidak mengganggu layanan dasar kepada masyarakat.
“Kita ada untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan itu kan ada SPM, Standar Pelayanan Minimum. Nah itu kita tanyakan, apakah itu tidak terganggu dengan anggaran ini,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Simon menyebut bahwa pihak OPD telah berkomitmen untuk tetap bekerja secara optimal. “Mereka berkata bahwa kita akan maksimalkan. Agar SPM itu tetap sesuai,” kutip Simon.
Di akhir keterangannya, Simon berharap agar efisiensi anggaran ini tidak menyurutkan semangat kerja pemerintah daerah. Ia menginginkan hasil kerja yang tetap maksimal seolah-olah anggaran yang tersedia dalam kondisi normal. “Kita tetap menjalankan pembahasan dengan anggaran yang minim, dengan harapan berjalan seperti anggaran yang normal hasilnya tetap maksimal,” pungkasnya. (sha)
