TARAKAN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar rapat kerja bersama mitra kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk membahas prioritas anggaran tahun berjalan. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan mengalami penurunan signifikan akibat pemotongan dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Adyansa, mengungkapkan bahwa fokus rapat kali ini adalah memastikan prioritas kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi meski di tengah keterbatasan anggaran.”Alhamdulillah hari ini kami rapat mitra bersama Perkim. Kami betul-betul mengecek apa yang menjadi prioritas untuk masyarakat,” ujar Adyansa usai rapat, siang tadi.
Adyansa menjelaskan, defisit anggaran yang terjadi cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdampak langsung pada sejumlah pos anggaran, termasuk dana ganti rugi atau pembayaran lahan.
“Melihat anggaran APBD untuk Tarakan ini sangat banyak terpotong dari pusat. Kalau untuk kemarin kan Rp 1,1 (triliun), sekarang kayaknya masih sampai Rp 900-an (miliar) saja. Jadi ada Rp 200 miliar lebih yang terpotong,” jelasnya.
Dampak pemotongan ini sangat terasa pada pos pembayaran utang lahan. Adyansa menyebutkan bahwa Dinas Perkim awalnya mengajukan anggaran lebih dari Rp 1 miliar, namun setelah dilakukan perhitungan ulang (plotting), alokasi yang tersedia hanya berkisar Rp 500 juta.
“Hitungannya Pak Kadis kemarin minta Rp 1 miliaran lebih untuk pembayaran utang lahan. Ternyata setelah dilihat, di-plotting, ternyata sisa Rp 500-an (juta),” ungkap Adyansa.
Meski demikian, Politisi PKS ini menegaskan bahwa dana sebesar Rp 500 juta tersebut akan dimaksimalkan untuk membayar tunggakan di beberapa titik prioritas, termasuk lahan untuk fasilitas umum dan pemakaman.
“Itu Insyaallah akan dibayar di Kasiba, utang Kasiba. Sama lahan warga yang kuburan. Itu janji kami juga di Komisi I,” tambahnya.
Ia juga memastikan bahwa pembayaran tersebut telah sesuai dengan perhitungan appraisal. Menutup keterangannya, Adyansa meminta masyarakat untuk memaklumi kondisi keuangan daerah saat ini, sembari menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menyelesaikan kewajiban secara bertahap.
“Pemerintah tetap punya niat untuk menyelesaikan permasalahan masalah tanah yang ada di masyarakat. Jadi mungkin nanti bersabar untuk masyarakat, mudah-mudahan Tarakan ini bisa bangkit lagi,” pungkasnya. (sha)
