Facesia.comFacesia.comFacesia.com
Font ResizerAa
  • BERANDA
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Reading: DPRD Tarakan Desak Pemkot Hentikan Penertiban Lapak Pantai Amal Sebelum Juknis Diterbitkan
Share
Font ResizerAa
Facesia.comFacesia.com
  • FACE TV
  • OFFICIAL
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • ADVETORIAL
Search
  • BERANDA
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Follow US
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Redaksi
© 2025 Facesia.com

DPRD Tarakan Desak Pemkot Hentikan Penertiban Lapak Pantai Amal Sebelum Juknis Diterbitkan

redaksi
redaksi
Published: 14 Agustus 2026
3K Views
Share
4 Min Read
SHARE

TARAKAN — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan untuk segera menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) tata kelola dan pemanfaatan kawasan Wisata Pantai Amal. Langkah ini dinilai mendesak guna memberikan kepastian hukum dan keteraturan tata ruang sebelum tindakan penertiban lapak pedagang dilanjutkan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Baharudin, menyusul digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Pertemuan DPRD Tarakan pada Jumat (14/8/2026) pagi.

RDPU yang dipimpin Baharudin menghadirkan jajaran instansi Pemkot, aparat penegak hukum, serta perwakilan warga pedagang guna menyikapi pembongkaran warung di kawasan Pantai Amal.

Baharudin menegaskan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan oleh aparat di lapangan seharusnya memiliki alasan operasional yang jelas, terukur, dan seragam. Ketiadaan Juknis dikhawatirkan memicu standar ganda serta gesekan sosial di tengah masyarakat pedagang.

“Seperti yang saya sebutkan tadi, pertama kita mendesak agar pemerintah segera menyusun Juknis terkait kawasan Pantai Amal, dari segi pemanfaatan, berjualan di situ, bangunannya, termasuk penertiban harus ada Juknis-nya. Jadi jangan sampai nanti ada penertiban tapi tidak ada Juknis-nya. Yang mana yang salah, yang mana yang benar, bangunannya seperti apa kan harus ada agar seragam,” kata Baharudin saat memberikan keterangan usai rapat.

Ia menambahkan bahwa Komisi I meminta agar penertiban lanjutan ditunda terlebih dahulu hingga aturan teknis tersebut terbit. Selain itu, ia juga memberikan penjelasan mengenai tuntutan ganti rugi yang disuarakan oleh para pedagang.

“Terkait dengan permintaan ganti rugi, saya kira agak susah ya, karena masyarakat yang berjualan di situ tidak mendapatkan izin sebenarnya, tidak ada izin. Tidak ada izin, terus tidak ada juga retribusinya ke pemerintah, terus area atau kawasan yang dimanfaatkan adalah kawasannya pemerintah. Jadi untuk ganti rugi saya kira agak sulit,” jelas Baharudin.

Kendati demikian, DPRD menekankan perlunya solusi humanis melalui skema perizinan resmi dan pendataan ulang. Menurut Baharudin, keberadaan pedagang skala UMKM sebenarnya berperan vital dalam meramaikan objek wisata Pantai Amal.

“Harusnya ada sinergi ya, pemerintah dan masyarakat. Masyarakat kan harus membuat ramai di kawasan itu, kalau tidak ada masyarakat ya bagaimana? Enggak ramai ya tidak ada yang berkunjung,” ungkapnya.

Di sisi lain, Komisi I menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran perwakilan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Tarakan dalam forum RDPU tersebut. Padahal, kehadiran dinas teknis ini sangat krusial untuk mengklarifikasi tindak lanjut atas surat imbauan penundaan penertiban yang sebelumnya telah dilayangkan oleh Ketua DPRD Kota Tarakan.

“Sebenarnya saya ingin menanyakan itu, apakah surat itu diterima atau tidak, apakah sudah dibalas atau tidak. Sayangnya tidak ada (Dinas Pariwisata),” tegas Baharudin.

Guna menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi I DPRD Tarakan berencana mengagendakan rapat internal lanjutan dengan memanggil kembali Dinas Pariwisata beserta instansi terkait.

DPRD berkomitmen untuk segera mengirimkan surat rekomendasi resmi RDPU ini agar dapat segera dieksekusi demi menjaga kondusivitas, kepastian usaha warga, serta kerapian tata kota di destinasi wisata unggulan Tarakan. (Sha)

Print Friendly, PDF & Email
Total Views: 2,981
Share This Article
Facebook Copy Link Print

Pencarian

Berita Terbaru

  • Gerindra Kaltara Solid Dukung Sufmi Dasco Ahmad Masuk Bursa Cawapres 16 November 2026
  • Dorong Keuangan Berkelanjutan, Bank Raya Raih Excellence & Distinction Awards & Best Stewardship In Enabling Inclusive Local Economies Award 2026 16 November 2026
  • Fraksi PKB Minta Kuota Tenaga Kerja Lokal Diatur Tegas dalam Perda 15 November 2026
  • FRAKSI HARAPAN: Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Jangan Jadi Penghambat Investasi 15 November 2026
  • Raperda P4GN Dinilai Mendesak, Pemkot Tarakan Dorong Pencegahan Narkotika Terpadu 15 November 2026

Advetorial

Kaltara Dorong Dunia Usaha Tumbuh Tanpa Abaikan Lingkungan
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Hadapi Polusi Asap Karhutla, Warga Kaltara Diimbau Pakai Masker Berfiltrasi Tinggi
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Malam di Tepian Kayan, Gubernur Ikut Gowes Bareng Ratusan Warga
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Pemprov Ingatkan Warga Waspadai Karhutla di Tengah Cuaca Ekstrem
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA

Recent Posts

  • Gerindra Kaltara Solid Dukung Sufmi Dasco Ahmad Masuk Bursa Cawapres
  • Dorong Keuangan Berkelanjutan, Bank Raya Raih Excellence & Distinction Awards & Best Stewardship In Enabling Inclusive Local Economies Award 2026
  • Fraksi PKB Minta Kuota Tenaga Kerja Lokal Diatur Tegas dalam Perda
  • FRAKSI HARAPAN: Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Jangan Jadi Penghambat Investasi
  • Raperda P4GN Dinilai Mendesak, Pemkot Tarakan Dorong Pencegahan Narkotika Terpadu

Categories

  • ADVETORIAL
  • Business
  • DPD RI
  • DPRD BULUNGAN
  • DPRD KALTARA
  • DPRD NUNUKAN
  • DPRD TARAKAN
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • FASHION
  • FOTO
  • GAYA HIDUP
  • Health
  • HUKRIM
  • INFOGRAFIK
  • INTERNASIONAL
  • Lifestyle
  • MULTIMEDIA
  • NASIONAL
  • NEWS
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • PEMKAB BULUNGAN
  • PEMKAB NUNUKAN
  • PEMKAB TANA TIDUNG
  • PEMKOT TARAKAN
  • PEMPROV KALTARA
  • POLITIK
  • Smart Watch
  • Sports
  • TEKNOLOGI
  • TNI POLRI
  • Travel
  • VIDEO
  • WISATA

Berita Terhangat

DPRD TARAKAN

Fraksi PKB Minta Kuota Tenaga Kerja Lokal Diatur Tegas dalam Perda

16 November 2026
DPRD TARAKAN

FRAKSI HARAPAN: Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Jangan Jadi Penghambat Investasi

16 November 2026
DPRD TARAKAN

Raperda P4GN Dinilai Mendesak, Pemkot Tarakan Dorong Pencegahan Narkotika Terpadu

16 November 2026
DPRD TARAKAN

Pemkot Tarakan Dukung Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Soroti Kesenjangan Kompetensi

16 November 2026
Previous Next
Facesia.comFacesia.com
© 2025 Facesia.com
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?