TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan yang akan mulai merealisasikan program Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan anggaran, DPRD menilai kebijakan ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Ke depannya tentu kami DPRD Tarakan terus mensupport sehingga anak-anak yang masuk kategori miskin ekstrem bisa terakomodir semuanya,” ujar Wakil Ketua I DPRD Tarakan, Herman Hamid, Kamis (26/6/2025).
Pada tahap awal, program ini baru dapat menampung sekitar 100 peserta didik. Padahal, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di Tarakan terdapat 4.335 anak dari keluarga miskin ekstrem yang saat ini sedang dalam proses verifikasi. Menanggapi hal itu, DPRD menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program agar jangkauannya bisa diperluas.
“Tentu secara teknis ada di pemerintahan, tentu kita percayakan ke pemerintah sambil kami terus melakukan monitoring, menerima saran dan masukan dari masyarakat, khususnya mereka yang belum bisa terakomodir,” jelasnya.
Herman juga menegaskan bahwa keterbatasan utama dalam pelaksanaan program ini adalah kondisi bangunan yang belum memadai. Karena Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem asrama, fasilitas yang tersedia belum memungkinkan untuk menampung siswa dalam jumlah besar.
“Jangan sampai karena dipaksakan justru malah tidak efektif karena bangunan belum siap,” tegasnya.
Meski begitu, Pemkot Tarakan disebut telah menyiapkan sejumlah langkah strategis ke depan, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat yang bersifat permanen. Lokasinya berada di Juata, tepatnya di lahan milik pemerintah.
“Informasi terakhir, lahannya di Juata, yang daerah 3R itu kalau tidak salah ya. Intinya DPRD Tarakan mensupport program ini,” ucap Herman.
DPRD optimistis, jika dukungan dari pemerintah pusat berjalan lancar, maka pembangunan sekolah rakyat dengan kapasitas lebih besar dapat dimulai pada 2026 dan difungsikan secara penuh pada 2027.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu inisiatif strategis Pemkot Tarakan dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. DPRD menegaskan akan terus mengawal implementasi program ini agar bisa menjangkau lebih banyak anak-anak Tarakan yang membutuhkan. (pra)
