TARAKAN – Ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) menghantui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil Tarakan Tengah yakni Abdul Kadir.
Sanksi PAW menanti yang bersangkutan lantaran diduga belum membayar kompensasi kepada calon legislatif (Caleg) yang tidak terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019.
Sekjen DPW PAN Kaltara, Makbul mengatakan, DPP PAN telah menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD fraksi PAN baik di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota untuk memberikan penghargaan atau kompensasi kepada kader yang ikut menghantarkan mereka jadi anggota DPRD.
Hal tersebut tertuang dalam surat nomor PAN/A/KU-SJ/037/VIII/2020 ditandatangi langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno tertanggal 24 Agustus 2020 Perihal tata cara kompensasi/penghargaan kepada caleg tidak terpilih hasil pemilu 2019.
Disebutkan Makbul, tidak semua caleg menerima kompensasi ini. Hanya caleg yang memperoleh suara minimal 10 persen dari total keseluruhan dari Dapil masing-masing yang berhak mendapatkan uang kompensasi.
“DPP memberikan ketegasan agar anggota DPRD segera membayar uang kompensasi dengan batas waktu paling lambat 2 tahun setelah dilantik maka DPP PAN akan memberikan sanksi berupa PAW,” tegasnya.
Sementara itu, ketua DPD PAN Tarakan Khaerudin Arief Hidayat mengatakan, yang bersangkutan sudah diberikan surat peringatan pada Februari 2022 lalu namun tidak ada tindaklanjut sampai sekarang.
“Sudah menyurat ke anggota DPRD yang bersangkutan. Kalau sudah diperingatkan lalu dengan waktu tertentu dianggap tidak mengindahkan maka kami akan melakukan rapat mengambil tindakan. Tentunya berkonsultasi dengan DPW,” tegasnya.
Mantan Wakil Walikota Tarakan ini menyebutkan, pihaknya akan meminta rekomendasi dari DPW kemudian melakukan rapat pleno di DPD.
“Berdasarkan surat edaran dari DPP menyebutkan bahwa siapapun yang terpilih harus memberikan kompensasi,” tuturnya.
Menggapai hal tersebut, Anggota DPRD Tarakan Abdul Kadir tidak ingin berkomentar banyak. Pihaknya masih akan berkomunikasi dengan DPD dan DPW PAN.
“Saya no komen dulu, ini masalah internal partai. Kami akan bahas dengan DPD dan DPW,” singkatnya.
Terpisah, Caleg yang tidak lolos dalam Pemilu 2019 Dapil Tarakan Tengah Arvan Taufik Arsyad yang memperoleh suara 905 mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima uang kompensasi dari kader PAN yang duduk di DPRD Tarakan.
“Suara saya 905 sampai detik inipun tidak ada uang kompensasi yang diberikan dan itu ada aturannya yang ditegaskan oleh DPP bahwa diwajibkan memberikan kompensasi kepada caleg yang tidak terpilih,” ujar Arvan.
Ia menyebutkan, sebelumnya telah berkoordinasi dengan anggota DPRD yang terpilih namun tidak ada respon. Sesuai aturan kompensasi diberikan sejak dilantik sampai 2 tahun, namun saat ini waktu penyelesaian kompensasi sudah melewati 2 tahun.
Adapun besaran kompensasi yang diberikan sesuai aturan minimal Rp 20.000 kali jumlah suara untuk caleg DPRD Kabupaten/Kota dan Rp 15.000 kali jumlah suara untuk Caleg DPRD Provinsi. Arvan berharap aturan yang ditegaskan oleh DPP tetap dijalankan, yakni sanksi pergantian antar waktu.
“Tegakkan aturan yang sudah diterapkan oleh DPP adalah pergantian antara waktu,” tegasnya.
Menanggapi terkait persoalan ini, Rahmat Majid Gani selaku Ketua MPP DPW PAN Kaltara mengatakan, kompensasi wajib diberikan oleh anggota DPRD kepada Caleg yang tidak terpilih.
“Itu pernah saya alami dan saya lakukan pembayaran, sesuai dengan ketentuan yang di buat bersama,” katanya.
Ia mengungkapkan, jika yang bersangkutan memanage keuangan dengan baik maka tidak sampai 2 tahun semua itu bisa diselesaikan. Terlebih, nominal yang akan dibayar tidak begitu besar.
“Kalau dia hitung dengan baik tidak sampai dua tahun selesai,” pungkasnya. (sha)
