TARAKAN – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, kembali menyoroti carut-marut penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan area parkir di Pelabuhan SDF Tarakan. Dalam rapat dengan Wakil Ketua DPRD, ia memaparkan tiga isu krusial yang selama ini menjadi fokus Komisi III dan menilai penanganannya masih terkendala alasan anggaran.
Jufri Budiman menjelaskan bahwa upaya penataan di Pelabuhan SDF, yang disebutnya sebagai “Citraland Kaltara” dan ikon provinsi, belum membuahkan hasil optimal.
Sebelumnya, setelah berdiskusi dengan beberapa pihak terkait, PKL dipindahkan dari area dermaga ke koridor. Namun, perpindahan ini justru membuat pendapatan PKL anjlok drastic, hanya Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per hari.
Hal ini disebabkan karena penumpang cenderung memilih jalur langsung di dermaga atau jalur bus dan menghindari koridor, sehingga pedagang kehilangan pembeli. Akibatnya, sebagian PKL kembali nekat berjualan di area terlarang (dermaga).
Jufri mengusulkan agar jalur dermaga dihentikan sementara, memaksa semua penumpang dan pengguna pelabuhan melewati koridor.
“Jika itu diatur, kami siap lewat koridor,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga memberikan usulan lain terkait tempat yang layak untuk PKL berjualan. Jika alasan PKL menolak koridor adalah karena kondisi yang panas, Komisi III menawarkan alternatif penempatan di area parkir mobil yang berada di depan pelabuhan saat ini.
“Tempat tersebut dapat dibangun kanopi sederhana sebagai tempat berjualan yang layak bagi PKL. Biaya pembangunan ini diperkirakan tidak akan mencapai Rp500 juta,” ujarnya.
Dengan menempatkan pedagang di lokasi yang strategis dan layak, penumpang yang keluar dari koridor akan langsung berhadapan dengan area PKL.
Selain permasalah PKL, Jufri juga menyoroti kondisi area parkir mobil di SDF yang dinilai selalu penuh, terutama pada pagi hari.
Setelah berkoordinasi, diketahui bahwa mayoritas kendaraan yang parkir bukanlah mobil penumpang biasa, melainkan mobil milik para penyedia jasa rental yang “menginap” di area pelabuhan. Kondisi parkir yang padat dan semrawut ini dinilai mengurangi kenyamanan pengguna pelabuhan.
Jufri Budiman menyayangkan bahwa semua masukan, termasuk usulan solusi penataan PKL dan parkir, telah berulang kali dibahas dalam rapat dengan pihak Pelabuhan.
“Anggaran sering menjadi alasan mengapa penataan belum bisa diatur dengan baik,” tegas Jufri, seraya berharap rapat ini dapat menghasilkan solusi terbaik bagi pedagang dan pengguna Pelabuhan SDF Tengkayu I.
“Pelabuhan ini adalah cermin Kaltara. Siapapun yang turun di Tarakan pasti akan melalui pelabuhan ini,” tutupnya. (sha)
