TANJUNG SELOR – Kabar kurang mengenakkan sempat menghampiri para guru di Kalimantan Utara (Kaltara) terkait insentif yang tidak lagi dianggarkan dalam APBD 2024 menuju 2025. Namun, angin segar berhembus setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara menunjukkan komitmennya untuk mencari solusi terbaik bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsudin Arfah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghadiri rapat yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kaltara.
“Kami di DPRD Kaltara mendengarkan semua masukan. Kesimpulannya, kami meminta Disdik menjadi leading sector untuk mendata secara komprehensif guru PAUD hingga SMA, termasuk guru honorer,” ujar Syamsudin.
DPRD Kaltara meminta Disdikbud untuk mengkaji secara mendalam potensi adanya celah regulasi yang memungkinkan pemberian bantuan insentif guru.
Syamsudin menjelaskan, bahwa jika menggunakan skema hibah memiliki keterbatasan, di mana penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan serupa di tahun berikutnya. “Jika menggunakan aturan yang ada sekarang, dipastikan tidak bisa karena kita akan menabrak aturan. Sehingga kita perlu mencari aturan lain,” tegasnya.
Setelah kajian selesai dan diserahkan kepada DPRD, rencananya akan diadakan rapat komisi dan rapat dengan Gubernur Kaltara untuk membahas lebih lanjut kemungkinan pemberian insentif tersebut.
“Gubernur pasti memberikan atensi, walaupun saat ini kondisi kita memang berat dengan adanya PPPK yang sudah terdaftar dan membutuhkan anggaran gaji yang besar, mencapai Rp 200 miliar,” ungkap Syamsudin.
Ia menjelaskan bahwa tidak dianggarkannya insentif guru honorer pada tahun ini disebabkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait bantuan keuangan sebelumnya. Meski demikian, DPRD Kaltara optimis dapat menemukan solusi yang tidak melanggar aturan, sehingga kesejahteraan para guru honorer tetap menjadi perhatian utama. Langkah proaktif DPRD Kaltara ini tentu menjadi harapan baru bagi ribuan guru honorer di Kaltara yang selama ini telah berdedikasi dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. (nri)
