TARAKAN – Menyikapi permasalahan lahan pembangunan Maritime Commad Center (MCC) di Bumi Perkemahan Binalatoeng yang masih berstatus sengketa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mengambil langkah bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan di Jakarta, belum lama ini.
Wakil Ketua II DPRD Tarakan, Yulius Dinandus mengatakan, orientasi DPRD ke Kemenhan bukan secara umum tentang proses sengketa lahan antara warga dan angkatan laut. Tetapi objeknya untuk pembangunan MCC yang merupakan program pertahanan negara lewat kementerian pertahanan.
“Kenapa kami ke sana, karena titik yang ditunjukkan oleh pihak angkatan laut untuk mau dibangun ternyata ada komplain dari masyarakat. Sebelumnya kami sudah fasilitasi untuk mediasi atas permintaan AL tetapi tidak juga menemui jalan yang mulus,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, akhirnya DPRD Tarakan melakukan koordinasi dengan walikota untuk memohon ke kemenhan. Tujuannya jika masih memungkinkan agar pembangunan MCC pindah titik.
“Lalu dari pemerintah Kota Tarakan sudah menunjukkan satu titik yang tadi siang (kemarin) kami sudah survey. Lokasinya itu tanah yang sudah kami bebaskan untuk persiapan lapangan golf. Itu titik yang ditunjukkan oleh Pak Walikota,” jelasnya.
Dikatakan Ketua DPC Partai Hanura ini, titik lokasi yang ditunjuk oleh Wali Kota Tarakan sudah disampaikan ke bagian Badan Sarana Pertahanan (baranahan) Kemenhan dan mereka sangat setuju untuk pindah.
“Bahkan bagian dari Baranahan sangat mengapresiasi pemerintah kota Tarakan yang mau fasilitasi dan mau memberikan tanah untuk tempat pembangunan MCC. Karena itu sangat dibutuhkan saat ini,” kata Yulius.
Setelah melakukan pertemuan dengan Menhan, Yulius menyimpulkan, pertama, bagian Baranahan Kemenhan sudah memindahkan titik pembangunan MCC. Kedua, karena sudah ada lokasi baru, maka sebaiknya warga meninggalkan titik sebelumnya untuk kembali menjalankan aktivitas.
“Ketiga, dalam bagian ini pihak pemerintah sudah survei lapangan dan sudah ada perwakilan apakah itu dari AL atau Kemenhan yang turun ke lapangan tadi, mudah-mudahan mereka menentukan titik kesepahaman,” ujarnya.
Kenapa demikian, karena yang menjadi masalah adalah jalur jalan untuk ke titik baru. Bahkan informasi terbaru, kata Yulius, Kemenhan akan mereview desain perencanaan pembangunan MCC dengan memasukkan anggaran pembuatan jalan.
“Mereka tanyakan beberapa panjang jalan yang mereka harus buat. Nah, kalau titik yang tadi kita lihat, jika dari Bumi Perkemahan kurang lebih 300 meter tapi itu jurang, sungai kemudian ada gunung sehingga biaya sangat besar,”urainya.
Akan tetapi, selain jalur di Bumi Perkemahan, ada jalur lain yang dapat digunakan untuk sampai ke titik tersebut yakni dari Pantai Amal. Jika menggunakan jalur dari Pantai Amal kurang lebih 600 meter.
“Tetapi sudah ada jalan masyarakat sekitar 300 meter dan lebih lurus, jadi pembiayaan lebih kurang. Tapi toh untuk menentukan jalan yang masuk itu silakan saja dari pihak yang membangun MCC dengan pemerintah untuk berkoordinasi,” terangnya.
“Jadi itu tiga kesimpulan yang kita sudah coba dapatkan dan saya kira mengenai kami lembaga DPRD tentang fasilitasi masyarakat, angkatan laut dan menhan sudah selesai. Menurut saya untuk sementara sudah selesai tentang objeknya adalah MCC. Kami sudah serahkan penuh kepada pemerintah dan pihak kemenhan untuk menuntaskan itu,” lanjutnya.
Mengenai korelasi keterlibatan TNI AL dalam pembangunan MCC, Politisi Hanura ini pun belum memahami secara jelas. Akan tetapi, menurut pemikirannya, titik berat permasalahan ini ada pada Kemenhan dan pemerintah untuk membuat kesepakatan.
“Saya kira itu yang coba kita jalani dan surat yang kami dapat dari kemenhan keputusannya ada, dengan nomor surat: Kep/345/12/2021 tanggal 31 Desember tentang program kerja anggaran Kebaranahan tahun 2022. Itu yang saya maksud tadi adalah pembangunan MCC kemudian mereka menerbitkan surat ini karena ada permasalahan dengan nomor: B/6449/9/2022 kebaranahan,” paparnya.
Dari surat tersebut, ada dua kesimpulan yang disampaikan. Pertama, kemenhan meminta kepada walikota untuk menghibahkan tanah yang dimaksud oleh walikota untuk pembangunan MCC. Kedua, sambil menunggu proses administrasi itu, kebaranahan juga meminta untuk pelaksanaan kegiatan proyek ini dengan cepat.
“Karena sudah ada teken kontrak dan sudah menjadi bagian dari pembangunan di Tahun 2022. Saya kira tugas dari DPRD sudah selesai untuk pembangunan MCC ini, maka kami minta warga bisa kembali ke rumah masing-masing untuk menjalani hidup dengan tenang,” pungkasnya.(sha)
