TARAKAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Muhammad Yunus menyebutkan bahwa, efesiensi anggaran menyebabkan sejumlah proyek pembangunan tertunda. Selain infrastruktur, sektor pelayanan publik juga cukup terdampak.
Dijelaskan Yunus, di sektor kesehatan ada beberapa program peningkatan fasilitas dan pelayanan di rumah sakit serta puskesmas harus disesuaikan.Begitu pula pada sektor pendidikan.
“Kita ingin memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal, tetapi tentu ada beberapa rencana yang mungkin tertunda. Begitu pula di sektor pendidikan, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tarakan. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) agar pemangkasan anggaran tidak sampai menghambat kegiatan belajar mengajar,” ungkapnya.
Terkait program prioritas, Yunus menjelaskan, sebenarnya sudah pernah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025, sewaktu Penjabat (Pj) Wali Kota, Dr. Bustan, S.E, M.Si., yang telah menetapkan lima prioritas pembangunan.
“Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat secara merata, peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana perkotaan, penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah,” paparnya.
Meskipun demikian, Yunus menekankan, walaupun butuh beberapa penyesuaian lagi akibat efisiensi ini, DPRD Tarakan berkomitmen untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Maka dari itu, salah satu langkah yang diambil adalah mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk menyesuaikan program prioritas dengan kondisi anggaran saat ini.
“Kami siap bekerja sama dengan Pemkot untuk menyesuaikan program kerja sesuai dengan instruksi presiden terkait pemotongan anggaran,” tegasnya.
Yunus juga mengungkapkan, jika pembahasan APBD-P mengalami keterlambatan, DPRD Tarakan akan mengambil langkah-langkah proaktif. Tujuannya adalah memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai rencana meskipun ada keterbatasan anggaran.
“Kami akan melakukan rapat koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan mencari solusi alternatif untuk mengatasi kendala anggaran,” ungkapnya.(*)
