TARAKAN – Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan menyambangi DPRD Tarakan, Selasa (17/9/2024). FKKRT mengajukan 4 rekomendasi ke DPRD Tarakan, salah satunya panggil Pj Wali Kota Tarakan.
Sekitar 16 perwakilan anggota FKKRT Tarakan menyampaikan keluhan terkait kegaduhan pembatalan SK jabatan ASN Pemkot Tarakan yang dilakukan Pj Wali Kota Tarakan. Sehingga hal ini berdampak kepada pelayanan publik di sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkot Tarakan
Sekretaris FKKRT, Zainuddin Umar mengungkapakan, dihadapan 22 anggota DPRD Tarakan, pihaknya menyampaik 4 rekomendasi terkait pembatalan pengangkatan jabatan ASN Pemkot Tarakan dan berdampak dengan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat Tarakan.
Pertama meminta dengan hormat kepada DPRD Tarakan sebagai unsur penyelenggara pemda untuk menggunakan hak DPRD atas kebijakan yang dibuat Pj Wali Kota Tarakan dalam hal pembatalan 57 ASN yang terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat struktural dengan memanggil Pj Wali Kota Tarakan untuk dimintai keterangannnya mengenai kebijakan pemda yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kedua, meminta dengan hormat kepada DPRD Tarakan melakukan koordinasi ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) terkait surat rekomendasi BKN terhadap proses pengangkatan jabatan fungsional di lingkup Pemkot Tarakan.
“Yang menurut kami berdampak pada proses pelayanan publik di Tarakan karena akan terjadi kekosongan jabatan berhubungan dengan pelayan publik seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal, DKUKMP, DLH, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Pangan dan Pertanian, DPPPA, Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Sekda, Sekretaris Dewan, Dinas Komunikasi dsn Informatika, BKPSDM, BPKPAD dan Bapedda,” terangnya.
Ketiga, meminta dengan hormat kepada DPRD Tarakan agar meminta dan memerintahkan kepada PJ Wali Kota Tarakan untuk mencabut SK Pembatalan Jabatan 57 ASN tersebut. Itu terdiri dari jabatan fungsional dan struktural yang telah dilantik dari dan dalam jabatan demi menciptakan ketentraman di masyarakat.
“Serta menghindari kegaduhan dalam menghadapi pilkada serentak yang tidak lama lagi akan dilaksanakan,” jelas Zainuddin Umar.
Keempat, meminta dengan hormat kepada DPRD Tarakan, untuk meminta pertimbangan kepada Mendagri terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Tarakan yaitu melanggar Permendagri Nomor 4 tahun 2023 pasal 15 ayat 2.
“Kami meminta DPRD mengevaluasi PJ Wali Kota Tarakan demi kondusivitas di lingkup Pemkot Tarakan pada khususny dan masyarakat Kota Tarakan pada umumnya dalam menghadapi Pilkada Serentak yang tidak lama lagi akan dilaksanakan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan anggota DPRD yang turut hadir misalnya Markus Minggu dari PDIP, Asrin R Saleh dari Golkar, Sukir dari PKS dan Abdul Kadir dari PAN menyampaikan tanggapan.Di antaranya meminta contoh konkret pelayanan publik yang terganggu.
Menanggapi hal ini, Zainuddin Umar menyampaikan di antaranya sebagai contoh, ada yang bertugas di bagian Dinas Informatika, salah satu tugas ASN itu lanjutnya adalah admin manajemen bandwitch dan jalur internet. Ini jika ditelusuri lebih lanjut bisa berdampak pada layanan publik.
“Ada gangguan layanan OSS kaitannya dengan NIB kalau ada yang mengurus perizinan, disuruh kembali besok karena lelet jaringan,” ungkapnya.
Selain itu juga contoh lain, ada ASN yang bertugas di bagian organisasi Setda Kota Tarakan dan tugasnya mengamati, mengumpulkan data dari seluruh pelayanan publik diselenggarakan oleh dinas, camat, kelurahan se Kota Tarakan.
“Dimana ASN ini menyusun atau mengompilasi laporan pelayanan publik setiap tahunnya dan ini sudah di akhir tahun,” ujarnya.
Kemudian turut hadir Ketua Harian FKKRT Tarakan, Arifin menyampaikan ia berharap nantinya pelayanan yang terganggu ini bisa dikroscek DPRD dengan turun ke lapangan memeriksa langsung ke OPD terkait.
Namun di luar dari itu, ia berharap jangan sampai muncul gejolak lebih parah dari kegaduhan yang terjadi saat ini.
“Jangan menunggu gejolak muncul. Jangan sampai bergejolak baru cari jalan keluar. Kami mau betul-betul dikroscek. Karena kami ini Ketua RT. Kami juga yang jadi tempat keluhan masyarakat warga kami kalau ada apa-apa. Contoh ada warga tidak aktif BPJS PBI mau aktifkan di Dinsos, tidak diterima tertutuo rapat. Kemudian sistem pelayanan online lain juga banyak kalau mau dibahas,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Tarakan, Herman Hamid mengungkapkan bahwa pertemuan dengan FKKRT siang hari ini berangkat dari adanya kepedulian mereka terhadap pelayanan publik. “Forum RT memberikan pendapat dan mendapatkan bukti bahwa ada pelayanan publik terganggu sehingga mendesak teman-teman DPRD untuk segera ini ada penyelesaiannya,” jelasnya.
Ia membenarkan ada empat poin rekomendasi disampaikan, salah satunya untuk meminta keterangan kepada Pj Wali Kota Tarakan.
“InsyaAllah siang ini jam dua siang, DPRD Tarakan sudah mengundang Pemkot Tarakan,” ujar Herman Hamid.
“Kemudian teman-teman forum RT minta 57 ASN dibatalkan SK-nya bisa dikembalikan. Terakhirnya minta agar Pj Wali Kota Tarakan dievaluasi. Tentu kami sebagai lembaga perwakilan masyarakat menampung ini dan akan dirapatkan kembali di lembaga fraksi ada tujuh fraksi dan setelah hasil pertemuan bersama pemerintah siang ini,” tukasnya. (*)
