TARAKAN – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tarakan yang mencapai 5,06% atau setara dengan lebih dari 6.000 jiwa per Agustus 2025 menjadi perhatian utama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menyikapi Rancangan APBD TA 2026.
Dalam Pandangan Umum Fraksi yang dibacakan oleh Ketua Fraksi PKB, Al Rhazali, S.IP., pada Rapat Paripurna DPRD 29 November 2025, Fraksi PKB menuntut adanya dukungan kebijakan yang fokus pada solusi masalah sosial dan ekonomi kerakyatan.
“Menurunnya APBD Kota Tarakan, serta kondisi eksisting Tingkat Pengangguran Terbuka di kota ini sebesar 5,06%, perlu adanya payung hukum untuk perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal bagi investor di Kota Tarakan,” ujar Al Rhazali.
Selain perlindungan tenaga kerja, Fraksi PKB juga menuntut dua poin penting dalam alokasi anggaran. Pemerintah didesak untuk lebih menajamkan prioritas anggaran agar lebih fokus pada program yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Kemudian, pembangunan harus didistribusikan di seluruh wilayah Kota Tarakan, tidak hanya di area-area strategis.
Al Rhazali menutup pemandangan umum fraksi dengan harapan besar. “Kami berharap agar proses pembahasan RAPBD dan Raperda ini betul-betul dimaksimalkasehingga Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dengan harapan APBD 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan sosial,pungkasnya. (Sha)
