NUNUKAN – Menyikapi kelangkaan Gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Nunukan, anggota DPRD mengundang instansi terkait untuk membahas masalah tersebut, yang selama ini menjadi perbincangan dan mengarah pada keresahan masyarakat, selain sulit ditemukan, harga gas LPG tersebut melambung tidak sesuai dengan Harga Eceran Terendah (HET).
Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin S.HI mengatakan sebagai respon terhadap keluhan ini, ia menginstruksikan komisi II DPRD Nunukan untuk segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas aspirasi aliansi masyarakat di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan mengundang OPD terkait Kabupaten Nunukan.
”Hari ini kami menggelar rapat koordinasi dengan OPD Nunukan untuk membahas aspirasi aliansi masyarakat Sebatik, kami undang Kabag Ekonomi dan Satpol PP Nunukan, untuk menjelaskan sengkarutnya permasalahan ini yang terus berulang kesekian kalinya,” kata Burhanuddin S.HI.
Melalui Rapat Dengar pendapat yang digelar, Senin (11/1) itu, Aliansi Masyarakat Sebatik meminta agar DPRD Nunukan memediasi permasalahan tersebut. Selain itu, mereka juga berharap agar OPD yang membidangi hal yang dimaksud meningkatkan pengawasan serta menindak tegas Pangkalan yang menjual Gas LPG ke Pengecer.
“Inti permasalahan sebenarnya itu yang mau dibenahi itu adalah Pangkalan, mereka yang biasanya dijatah 500 tong gas tapi yang diberikan dari agen hanya 200 tong gas, kami mempertanyakan kepada instansi yang menangani, kenapa hal ini masih saja terjadi,” kata Sultan Koordinator Aliansi Masyarakat Sebatik Peduli Nunukan.
Sejumlah Anggota DPRD Nunukan Khususnya komisi II juga hadir membahas permasalahan ini, karna carut marutnya Gas LPG ini sangat berdampak terhadap Masyarakat.
Komisi I DPRD Nunukan mengatakan, lemahnya Pengawasan Tim dari Pemerintah Daerah sehingga permasalahan ini kembali terulang, padahal dua tahun lalu kelangkaan Gas LPG ini sudah ditertibkan pendistribusiannya ke Masyarakat.
Sebagai Kesimpulan Rapat, DPRD Nunukan menegaskan agar tim pengawas yang membidangi pendistribusian gas LPG ini, menindak tegas seluruh penjual atau pengecer selain dari Pangkalan Gas LPG, dan Apabila Pangkalan ditemukan mendistribusikan Gas LPG ke Pengecer maka tim pengawas akan mencabut izin usaha Pangkalan LPG tersebut. (DPRDNnk/HBM).
